KAMERA LIPUTAN – Setiap tanggal 1 Mei, kepalan tangan ribuan buruh mewarnai jalanan. Teriakan menuntut upah layak dan penghapusan sistem kontrak bergema dari pabrik-pabrik hingga ke depan istana. Namun, di antara riuhnya orasi tersebut, ada sekumpulan sosok berseragam rapi yang terjepit dalam sebuah paradoks identitas. Mereka adalah PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Khususnya Paruh Waktu (PW), yang secara administratif disebut ASN, namun secara esensi merasai getirnya nasib sebagai “Buruh Negara”.
Gengsi Nama, Realita Pahit di Dompet
Menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah impian bagi banyak orang. Namun, bagi para PPPK PW, label tersebut seolah menjadi “jebakan batman”. Di satu sisi, mereka memikul tanggung jawab besar sebagai garda terdepan Pelayanan Dalam Rantai Roda Pemerintahan. Di sisi lain, kesejahteraan mereka berjalan di tempat, bahkan seringkali berada di bawah ambang batas kelayakan hidup (KHL).
Jika buruh swasta memiliki Serikat Buruh yang vokal menuntut kenaikan UMK setiap tahun, PPPK PW seringkali terbentur pada regulasi birokrasi yang kaku. Gaji pokok yang stag, tunjangan yang tak kunjung turun secara merata, serta ketiadaan jaminan pensiun membuat istilah “Buruh Negara” bukan sekadar julukan sinis, melainkan realitas yang menyesakkan dada.
Paruh Waktu: Kerja Profesional, Upah Marginal
Paruh Waktu bukan sekadar jabatan administratif. Mereka adalah kurator budaya, penggerak roda Pemerintahan Dilorong-lorong Kantor Daerah, Kelurahan, Sekolah Dan Puskesmas, Mereka dituntut mobile, kreatif, dan melek teknologi.
Namun, mari kita bedah dapurnya. Dengan kenaikan harga bahan pokok dan inflasi yang terus meroket, take home pay banyak PPPK PW di daerah-daerah justru terasa “pas-pasan” untuk sekadar bertahan hidup dari tanggal satu ke tanggal berikutnya. Ketika mereka dituntut tampil prima dan energetik di hadapan rakyat, di balik seragamnya, mereka mungkin sedang menghitung sisa saldo untuk membayar cicilan atau biaya sekolah anak serta kebutuhan Pokok Lainnya.
Inilah ambang batas kesejahteraan yang dimaksud. Mereka tidak miskin secara absolut, tapi mereka berada di jurang “kerentanan ekonomi”. Satu guncangan ekonomi atau sakit yang tak tercover penuh bisa menjatuhkan mereka ke bawah garis kemiskinan.
Menagih Janji pada Momentum May Day
Hari Buruh seharusnya menjadi momen refleksi bagi pemerintah. Jangan sampai skema PPPK Paruh Waktua hanya dijadikan cara untuk “membersihkan” tenaga honorer tanpa benar-benar memikirkan keberlangsungan hidup mereka dalam jangka panjang.
Ada beberapa poin krusial yang harus disuarakan:
Kepastian Kesejahteraan (Upah Layak): Peninjauan kembali skala gaji PPPK agar tidak hanya setara dengan UMR, tapi mencerminkan beban kerja dan inflasi tahunan.
Kesetaraan Hak: Mempersempit jurang antara PNS dan PPPK terkait hak masa tua (pensiun) dan pengembangan karier.
Pelindungan Kerja: Mengingat tugas Paruh Waktu sering berada di lapangan dengan risiko tinggi, jaminan keselamatan kerja atau Perlindungan Sosial harus menjadi prioritas, bukan sekadar pelengkap administratif.
Penutup: Bukan Sekadar Angka di Data BKN
Para PPPK PW adalah manusia di balik roda Pemerintahan. Mereka bukan sekadar angka di database BKN atau mesin penggerak birokrasi. Mereka adalah ayah, ibu, dan tulang punggung keluarga yang berhak atas kehidupan yang layak—kehidupan yang melampaui ambang batas “sekadar bertahan hidup”.
Selamat Hari Buruh untuk para pejuang Keluarga, para “Buruh Negara” yang tetap mengabdi meski kesejahteraan masih menjadi mimpi. Saatnya negara tidak hanya menuntut dedikasi, tapi juga mencukupi nutrisi bagi hati dan perut mereka yang berjuang di garda depan.
Jangan biarkan Paruh Waktu memandu jalan menuju sejahtera bagi orang lain, sementara mereka sendiri tersesat dalam labirin kemiskinan struktural.
Oleh : Riyan Restu Hidayat, S.Sos., M.H. (Social Worker & Legal Consultant)