KAMERA MAROS -Rencana Pemkab Maros untuk meminjam dana Rp100 miliar jadi sorotan DPRD. Isu utang ini mengemuka dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan APBD 2027, Senin 14 September 2026.
Juru bicara Fraksi Golkar-Demokrat, Muh Danial, membeberkan bahwa target pendapatan daerah pada RAPBD 2027 dipatok sebesar Rp1,417 triliun. Angka itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp400,22 miliar dan dana transfer pusat/daerah sebesar Rp1,017 triliun.
Menurut Danial, porsi tersebut membuktikan kalau keuangan Maros masih sangat bergantung pada kucuran dana dari pusat. Ia pun mendesak Pemkab untuk lebih kreatif mencari terobosan pendapatan baru, terutama dari sektor pajak dan retribusi.
“Kita tidak ingin Maros cuma jago membelanjakan anggaran, tapi melempem dalam menciptakan sumber pendapatan baru,” celetuknya.
Di sisi lain, belanja daerah tahun 2027 dirancang mencapai Rp1,517 triliun. Karena pendapatannya cuma Rp1,417 triliun, terjadi defisit sebesar Rp100 miliar yang rencananya bakal ditutup lewat skema pembiayaan pinjaman alias utang.
Struktur belanja ini mencakup belanja operasi sekitar Rp1,1 triliun, belanja modal Rp268,43 miliar, belanja tidak terduga Rp9 miliar, serta belanja transfer Rp139,48 miliar. Dari total belanja operasi, porsi terbesar terserap untuk gaji pegawai (Rp670,17 miliar) serta belanja barang dan jasa (Rp393,59 miliar).
Danial mengingatkan Pemkab agar porsi anggaran operasional yang gemuk ini benar-benar berdampak pada masyarakat.
“Jangan sampai APBD habis cuma buat ‘memberi makan’ mesin pemerintahan, sementara ruang untuk membiayai kebutuhan rakyat malah makin sempit,” tegas Danial.
Selain itu, ia menyoroti kejanggalan dokumen RAPBD 2027. Di satu bagian tercatat penerimaan utang Rp100 miliar, namun di bagian lain muncul poin pembayaran pokok utang sebesar Rp1,5 miliar. Ia pun meminta penjelasan konkret terkait selisih dan rencana penggunaan dana tersebut.
Nada serupa disampaikan Fraksi PKS-Hanura lewat perwakilannya, Rahmat Hidayat. Ia menegaskan, pinjaman Rp100 miliar wajib dialokasikan ke proyek-proyek yang jelas dan berdampak langsung pada warga. Pemkab juga diminta mengukur kemampuan bayar agar tidak membebani keuangan daerah di kemudian hari.
Rahmat mendorong Pemkab menjadikan krisis air bersih, ancaman banjir, perbaikan jalan, pasokan listrik, hingga kelancaran bahan pokok sebagai prioritas utama.
”Setiap proyek strategis harus matang dari sisi teknis sebelum dianggarkan, biar pelaksanaannya tidak mandek di tengah jalan dan menyisakan SiLPA,” ujar Rahmat.
Sebagai informasi, belanja modal sebesar Rp268,43 miliar rencananya dialokasikan untuk pembangunan gedung/bangunan (Rp149,04 miliar) serta jalan, jaringan, dan irigasi (Rp54,73 miliar). Sementara untuk sektor pendidikan disiapkan Rp425,35 miliar dan kesehatan sebesar Rp402,31 miliar.
Rahmat mengingatkan agar besarnya anggaran tersebut benar-benar menghasilkan output yang nyata, bukan sekadar angka di atas kertas.
“Pertanyaannya sederhana: Apakah jalannya bagus? Irigasinya berfungsi? Gedungnya terpakai? Jangan cuma bangga anggarannya besar, tapi tunjukkan hasilnya ke rakyat,” pungkasnya.