MAKASSAR, SULSEL – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mengusulkan agar rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dilaksanakan secara rutin untuk mengantisipasi berbagai persoalan strategis yang berkembang di masyarakat.
Usulan tersebut mencakup penguatan koordinasi dalam menghadapi persoalan pasokan energi, ketahanan pangan, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), hingga berbagai gangguan sosial yang berpotensi menghambat aktivitas warga.
Hal itu disampaikan Fatmawati saat menghadiri silaturahmi yang digelar Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. M. Awal Chairuddin, bersama unsur Forkopimda, instansi vertikal, lembaga terkait, serta pimpinan perguruan tinggi di Markas Polda Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (22/10/2026).
Fatmawati mengapresiasi inisiatif Kapolda Sulsel yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu forum untuk bertukar informasi dan membahas persoalan aktual di daerah.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor perlu dilakukan secara berkesinambungan agar setiap persoalan dapat diidentifikasi sejak dini dan ditangani secara tepat, bukan hanya setelah menimbulkan dampak yang lebih luas.
Ia mengusulkan agar rapat Forkopimda dijadwalkan setiap pekan atau minimal satu kali dalam sebulan. Pertemuan dapat dilaksanakan secara bergiliran di kantor instansi terkait atau dipusatkan di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, berdasarkan kesepakatan bersama.
“Alhamdulillah hari ini Pak Kapolda telah menginisiasi itu, dan tentunya saya berharap di forum yang terhormat ini kita bisa mengagendakan dan mengambil satu kesimpulan bahwa baiknya dilaksanakan setiap minggu atau satu kali sebulan,” ujar Fatmawati.
Salah satu isu yang menjadi perhatian Wakil Gubernur Sulsel adalah ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar bersubsidi. Antrean panjang yang sempat terjadi di sejumlah daerah dinilai perlu diantisipasi melalui evaluasi distribusi, pengawasan, dan koordinasi antarlembaga.
Fatmawati menekankan pentingnya langkah antisipatif menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru serta Ramadan dan Idulfitri. Pada periode tersebut, kebutuhan BBM dan mobilitas masyarakat berpotensi meningkat.
Ia juga mendorong pengawasan distribusi BBM bersubsidi diperketat untuk mencegah penyalahgunaan bagi kegiatan pertambangan maupun industri berskala besar. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait diharapkan dapat memastikan subsidi tepat sasaran.
Selain BBM, Fatmawati menyoroti pemadaman listrik bergilir yang berkaitan dengan kondisi pasokan energi dan pemeliharaan fasilitas kelistrikan. Ia menilai informasi mengenai jadwal pemadaman perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat dan pelaku usaha dapat mempersiapkan aktivitasnya.
Sebagai bagian dari penghematan energi, ia turut mengusulkan pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day secara rutin bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Fatmawati juga mengajak jajaran pemerintahan memberikan teladan dalam penghematan energi dan air, terutama di tengah dampak El Niño yang berkepanjangan.
Di sektor pangan, Fatmawati mengingatkan bahwa ketersediaan stok saat ini perlu diimbangi dengan perencanaan untuk menjaga pasokan pada periode berikutnya.
Potensi gagal panen dan pergeseran masa panen di sejumlah daerah dapat memengaruhi ketersediaan bahan pangan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, Perum Bulog, dan unsur Forkopimda dinilai penting untuk memantau perkembangan produksi serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.
Melalui koordinasi yang lebih intensif, potensi gangguan pasokan diharapkan dapat terdeteksi lebih awal sehingga langkah penanganan bisa disiapkan sebelum berdampak pada masyarakat.
Dalam aspek kamtibmas, Fatmawati menyoroti persoalan tawuran remaja yang masih terjadi di sejumlah wilayah, khususnya Kota Makassar.
Ia mengusulkan agar pos keamanan lingkungan (poskamling) kembali diaktifkan serta peran aparat dan masyarakat diperkuat hingga tingkat kelurahan, rukun warga (RW), dan rukun tetangga (RT).
Menurutnya, keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda sangat dibutuhkan untuk mendeteksi potensi konflik sejak dini. Upaya pencegahan melalui pendekatan sosial dinilai penting agar persoalan di lingkungan masyarakat tidak berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.
Selain tawuran, Fatmawati juga menyoroti aktivitas balap liar yang disebut berlangsung hampir setiap malam di sejumlah ruas jalan. Aktivitas tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga berpotensi memicu gesekan antarkelompok anak muda.
Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar mempertimbangkan penyediaan ruang aktivitas yang aman dan memadai bagi generasi muda, termasuk mengoptimalkan fasilitas seperti Lapangan Karebosi untuk kegiatan olahraga dan kreativitas.
Dengan tersedianya ruang positif bagi anak muda, diharapkan aktivitas yang membahayakan keselamatan dapat ditekan sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam kegiatan yang produktif.
Dalam pertemuan yang sama, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. M. Awal Chairuddin turut menyoroti sejumlah persoalan kamtibmas, antara lain kemacetan akibat unjuk rasa, kenakalan remaja, serta antrean BBM di beberapa daerah.
Kapolda mengajak masyarakat memanfaatkan layanan Contact Center Polri 110 untuk melaporkan kejadian yang membutuhkan penanganan kepolisian, seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, dan gangguan keamanan.
Dalam kegiatan tersebut, layanan 110 juga diperkenalkan dan diuji melalui panggilan telepon oleh peserta pertemuan. Langkah ini diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap saluran komunikasi resmi kepolisian.
Terkait pelaksanaan unjuk rasa, Kapolda mengusulkan agar pemerintah daerah mengkaji kemungkinan penyediaan lokasi khusus untuk penyampaian aspirasi sehingga kegiatan berlangsung tertib dengan tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Lapangan Karebosi disebut sebagai salah satu lokasi yang dapat dipertimbangkan untuk dikaji lebih lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Kapolda juga memaparkan data kepolisian mengenai lima wilayah hukum dengan kontribusi angka kejahatan tertinggi di Sulawesi Selatan, yakni Polrestabes Makassar, Polres Pelabuhan Makassar, Polres Gowa, Polres Maros, dan Polres Bone.
Usulan rapat rutin Forkopimda menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut. Forum koordinasi yang terjadwal diharapkan mampu memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, instansi vertikal, perguruan tinggi, serta lembaga terkait lainnya.
Dengan sinergi lintas sektor, berbagai persoalan strategis di Sulawesi Selatan diharapkan dapat ditangani secara lebih terarah, mulai dari menjaga ketersediaan energi dan pangan hingga menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Pelaksanaan rapat secara rutin masih memerlukan pembahasan dan kesepakatan bersama antarpihak terkait. Namun, usulan tersebut menegaskan pentingnya mengedepankan pencegahan, deteksi dini, serta respons cepat dalam menghadapi persoalan daerah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap koordinasi yang berkelanjutan dapat memperkuat stabilitas daerah, menjaga kepentingan masyarakat, dan mendukung kelancaran pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan