Makassar | Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah melakukan rapat bersama Forkopimda Sulsel dan Wali Kota Makassar di Hotel Four Point by Sheraton, Kamis, 9 April 2020. Rapat ini membahas terkait penanganan Covid-19, termasuk langkah strategis yang diterapkan.
Dalam rapat ini dilakukan evaluasi kondisi Sulsel terakhir dan mengkaji hal terkait, apakah Sulsel sudah memenuhi syarat untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Beberapa hal lagi kita kaji apakah sudah memenuhi syarat sebagai PSBB. Saya kira tidak mudah langsung kita usulkan, banyak hal yang menjadi persyaratan,” kata Nurdin Abdullah.
Oleh karena itu yang menjadi penekanan pada rapat Forkopimda hari ini, diantaranya adalah program jaring pengaman sosial (social safety net). Terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal.
Selanjutnya, hal yang menjadi penekan lainnya adalah perkembangan virus pandemi corona yang saat ini belum mampu ditekan. Penyebarannya awalnya hanya di empat kecamatan.
“Sekarang sudah menyebar kemana-mana. Oleh karena itu strategi kita adalah pertama kita ingin melakukan social distancing secara masif,” sebutnya.
Langkahnya, dengan memanfaatkan jaringan unsur pemerintah hingga ke bawah. Misalnya pemkot/pemkab sampai jaringan tingkat RT/RW, dari kepolisian punya jaringan sampai Binmas dan sebagaianya, TNI dengan Babinsa, Danramil. Semua unsur ini untuk disinergikan.
Sosialisasi pengunaan masker juga menjadi perhatian, demikian juga dengan hidup bersih, termasuk dengan hal-hal yang meningkatkan imun. Lanjutnya, bahwa banyak pasien Covid-19 yang sembuh tanpa pengobatan dan hanya menjaga kondisi tubuh, tidak stres dan panik.
Imbuhnya, bahwa pada prinsipnya penerapan PSBB di Sulsel sudah berjalan. Dalam PSBB disebutkan, diantaranya, bahwa yang harus dilakukan adalah sekolah atau belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Tapi juga disampaikan ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan di rumah. Yang lain soal keramain, terdapat pengecualian seperti pasar dan toko.
“Oleh karena itu sebagai langkah antisipasi saat ini, sebelum jadi PSBB, itu langkah akhir kita lakukan. Selama masih ada upaya untuk pencegahan itu dulu kita lakukan,” sebutnya.
Nurdin menyampaikan bahwa program Jaringan Pengaman Sosial ini yang paling penting, kalau hanya memberlakukan PSBB dan tidak memperhatikan jaringan pengaman ini, itu akan jadi masalah.
Adapun anggaran untuk jaring pengaman sosial berasal dari APBN dan APBD Provinsi serta kabupaten/kota.
Sementara itu, terkait masih ramainya masyarakat beraktivitas dinilainya. Bahwa, terdapat pemahaman dari masyarakat, setelah melakukan isolasi dua minggu isolasi diri di rumah dan dianggap telah selesai.
“Ini menganggap sudah selesai, makanya itu ramai lagi. Jadi saya kira sosialisasi penting,” ucapnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, M Iqbal Suhaeb menyampaikan, untuk jaring pengaman sosial disiapkan sembako.
“Sembako untuk korban covid-19, untuk masyarakat miskin, miskin karena pemutusan hubungan kerja, miskin karena pembatasan kegiatan,” paparnya.(*/Bur)