Makassar |DPRD Makassar menggelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Ranperda PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Kamis (24/06/2021) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo didampingi Walikota Makassar Ir. Ramdhasn Pomanto beserta Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali, Andi Suhada Sappaile, dan Andi Nurhladin.
Penyampaian Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Makassar melalui juru bicaranya masing-masing. Pernyataan Anggota DPRD didominasi dengan penyampaian apresiasi terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020 hanya meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Dalam pandangan umum, Fraksi Gerindra misalnya, berharap SKPD yang membidangi pendapatan daerah, meminta untuk tetap fokus meningkatkan kinerja inovatif dalam memaksimalkan pendapatan daerah. Sehingga dapat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
“Kepada SKPD yang membidangi pendapatan daerah, meminta untuk tetap fokus meningkatkan kinerja inovatif dalam memaksimalkan pendapatan daerah. Sehingga dapat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” Ujar A. Pahlevi (F-Gerindra)
Selain itu, Dewan juga meminta Pemkot Makassar dapat menindaklanjuti hasil temuan BPK-RI dengan sejumlah saran dan masukan.
Berdasar hal itu, Anggota DPRD Makassar juru bicara Fraksi (NIB) Muchlis A. Misbah menyarankan, diantaranya, capaian peningkatan PAD harus beriringan dengan pelayanan rakyat yang maksimal, mengusulkan Pemkot Makassar melakukan kajian potensi pendapatan demi memaksimalkan PAD.
“Kami menyarankan meningkatkan PAD harus beriringan dengan pelayanan rakyat yang maksimal dan mengusulkan Pemkot Makassar melakukan kajian potensi pendapatan demi memaksimalkan PAD,” pungkasnya.
Seperti yang diketahui, Makassar hanya meraih WDP saat tidak dijabat oleh Danny. Padahal sebelumnya Makassar meraih WTP lima tahun berturut-turut.