Maros. Kameraliputan.com,.- APBD Kabupaten Maros tahun anggaran 2023 ditetapkan, Rabu, 23 November 2022. Ada defisit Rp23 miliar.
Pemkab Maros fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Dua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pun mendapat kucuran lebih besar tahun depan.
“Untuk Dinas Pendidikan kita anggarkan sekitar Rp484 miliar dan Dinas Kesehatan sekitar Rp268 miliar,” kata Chaidir Syam, Bupati Maros, pada rapat paripurna di Ruang Rapat Utama DPRD Maros.
Chaidir mengaku akan penyesuaian terhadap program yang tidak prioritas. Salah satu yang kena potong adalah alat tulis kantor (ATK) karena digitalisasi dianggap sudah cukup berjalan.
Ada penurunan di APBD 2023 sekitar Rp78 miliar. Dari Rp1.489. 682.155,614 tahun ini menjadi Rp1.437.792.246.614.
Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Maros, Andi Patarai Amir itu terungkap bahwa proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami kenaikan. Dari Rp295.602.440.614 menjadi Rp296.932.440.614.
Pendapatan lain adalah pendapatan transfer sebesar Rp1.140.859.806.000, pajak daerah Rp172.030.000.000, retribusi daerah Rp15.685.000.000, dana transfer pusat Rp1.076.755.353.000, dana perimbangan Rp1.000.638.551.000. Maros tidak menerima Dana Insentif Daerah (DID) untuk 2023.
Ancang-ancang belanja daerah sebesar Rp1.479.688.652.614. Terdiri atas belanja operasi Rp987.157.434.387, belanja modal Rp341.870.095.627, belanja tak terduga tidak mengalami perubahan tetap Rp3.000.000.000, belanja transfer Rp147.661.122.600.
Penyelesaian beberapa infrastruktur yang belum selesai pada 2022 juga dituangkan Pemkab ke APBD 2023. Termasuk tiga puskesmas, masing-masing di Moncongloe, Marusu, dan Mandai.