MAKASSAR | Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengajak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan untuk berkolaborasi menangkal gelombang Covid varian omicron sembari menumbuhkan perekonomian.
Hal ini disampaikan Danny Pomanto saat jamuan makan malam bersama peserta Rapat Kerja Daerah ke III BPD PHRI Sulsel di Baruga Anging Mammiri, Rujab Wali Kota Makassar, Sabtu (5/2/2022).
Salah satu permintaan Danny Pomanto yakni kegiatan atau event yang menghadirkan banyak orang dalam satu waktu agar tidak diadakan serta harus tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan.
“Saya meminta agar tidak membuat acara yang bisa memacu dan memicu kerumunan. Kalau pun ada harus betul-betul taat prokes (protokol kesehatan),” ujar Danny Pomanto.
Peran PHRI bagi Makassar, kata Danny, memiliki porsi yang besar untuk menumbuhkan kembali perekonomian yang lesu akibat pandemi selama dua tahun terakhir.
Bagaimana tidak, keberadaan hotel memerankan posisi penting di Kota Makassar yang mengandalkan wisata Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE).
“Saya sudah komitmen sama PHRI, kasi bagus servis saya datangkan orang, orang akan datang kalau ada magnetnya, tahun inj Makassar siap menjadi tuan rumah tiga event internasional, ada nanti pertemuan arsitek se Asean,” terang Danny.
Senada dengan Danny, Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga menyebut tumbuhnya Hotel dan restoran bukan semata mata perkara okupansi, namun dapat menyokong tumbuhnya 101 usaha kecil lainnya.
“Semua usaha bisa bergerak dan tumbuh jika okupansi hotel naik. Beberapa contohnya adalah pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang ole-ole dan sebagainya. Pedagang sayur misalnya dapat tumbuh karena di hotel membutuhkan sayur untuk di hidangkan. Dengan bertumbuhnya hotel, maka pemerintah juga dapat menarik pajak lebih banyak,” papar Anggiat.
Berbagai sendi-sendi usaha yang mampu terbangun dengan bangkitnya perhotelan dan restoran, Anggiat berharap pemerintah terus membantu kemajuan okupansi hotel.
“Kami berharap pemerintah memberikan bantuan. Apakah misalnya memungkinkan pemerintah bisa fokus melakukan bisnis to bisnis dengan maskapai penerbangan yang belakangan semakin menurun jumlahnya. Karena semakin besar penerbangan, maka makin banyak pula okupansi,”pungkasnya.()