MAROS, Kameraliputan.com – Dalam hiruk pikuk persiapan penyajian santapan bergizi bagi ribuan siswa di Kabupaten Maros, sebuah tantangan fundamental terbentang: memastikan setiap suap yang tersaji terbebas dari ancaman higienis. Dari 30 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung program ini, baru satu yang berhasil mengibarkan bendera kepatuhan dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Angka ini, meski mengejutkan, membuka tabir realitas yang dihadapi Dinas Kesehatan Maros.
Kepala Dinas Kesehatan Maros, Muhammad Yunus, dengan lugas memaparkan bahwa 29 SPPG lainnya masih bergulat dalam proses birokrasi yang berlapis. Sertifikat SLHS bukanlah sekadar stempel persetujuan, melainkan sebuah jaminan bahwa dapur-dapur tersebut telah melewati serangkaian verifikasi ketat yang diamanatkan oleh Kementerian Kesehatan. Mulai dari pendaftaran online melalui sistem OSS, pengumpulan berkas krusial seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), hingga pemeriksaan mendalam oleh tim Dinas Kesehatan di lapangan.
“Tim akan menilai kebersihan area dapur, sanitasi peralatan, penyimpanan bahan makanan, serta sistem pengelolaan limbah,” ujar Yunus, menekankan pentingnya setiap aspek dalam rantai produksi makanan. Lebih jauh lagi, tak hanya kebersihan fisik yang menjadi sorotan, sampel makanan pun tak luput dari uji laboratorium untuk memastikan tidak ada kontaminan yang tersembunyi, siap mengancam kesehatan para penerima manfaat.
Namun, perjalanan menuju label “laik higienis” ini tidaklah mulus. Berbagai kendala menghadang, bak duri dalam daging yang menghambat laju program. Yunus merinci, salah satu hambatan terbesar adalah ketersediaan pelatihan keamanan pangan. Mayoritas SPPG masih kesulitan memenuhi syarat bahwa minimal 50 persen karyawan telah mengikuti pelatihan tersebut. Ini menggarisbawahi adanya kesenjangan pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia di balik dapur-dapur tersebut.
Selain itu, uji laboratorium sampel pangan yang memakan waktu hingga dua pekan, ditambah proses administrasi, seringkali menjadi titik bottleneck. Kendala teknis dan kurangnya literasi digital para pelaku usaha dalam mengunggah dokumen di aplikasi OSS juga menjadi pekerjaan rumah tambahan yang tak bisa diabaikan.
Meskipun demikian, semangat Dinas Kesehatan Maros tak surut. Pendampingan intensif terus dilakukan demi memastikan semua SPPG segera mencatatkan diri sebagai dapur yang memenuhi standar higienis. “Target kami, seluruh SPPG di Maros memiliki sertifikat laik higiene,” tegas Yunus, penuh keyakinan.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengonfirmasi meluasnya cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan sasaran 126 ribu siswa, program ini telah menjangkau 73.900 siswa di 10 kecamatan. Namun, empat kecamatan—Moncongloe, Camba, Cenrana, dan Mallawa—masih dalam tahap persiapan, menunggu kesiapan dapur SPPG yang memadai.
Pemerintah Kabupaten Maros pun tidak tinggal diam dalam mengantisipasi potensi risiko. Sebuah surat edaran telah diterbitkan, memuat panduan penanganan darurat apabila terjadi kasus keracunan pada siswa, bahkan jika gejalanya baru muncul di rumah. Pembentukan tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan unsur Pemkab, Forkopimda, dan Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Sulsel, serta kesiapan beberapa SPPG dalam menyediakan tester di sekolah, semakin memperkuat fondasi kesiapsiagaan program ini.
Dalam gambaran besar, progres pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Maros telah mencapai 61 persen. Angka ini menjadi bukti nyata upaya kolaboratif antara pemerintah dan pelaku di lapangan. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari jumlah siswa yang terlayani, melainkan juga dari jaminan kualitas dan keamanan setiap hidangan yang disajikan. Perjuangan untuk mendapatkan sertifikat SLHS bagi semua SPPG bukanlah sekadar pemenuhan administratif, melainkan investasi krusial demi kesehatan generasi penerus Kabupaten Maros.
