Maros – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bakal digelar 6 hingga 15 Februari 2023. Ketua Komisi III DPRD Maros, Amran Yusuf mengingatkan pemerintah daerah agar pelaksanaan musrenbang tidak sekadar formalitas.
“Karena ini adalah wadah untuk membahas program pembangunan yang akan dilakukan tahun mendatang,” kata Amran.
Mantan Kepala Desa Pabentengan itu mengatakan, ada beberapa isu yang perlu diperhatikan dalam menyusun RKPD 2024. Seperti pelaksanaan Pilkada 2024 yang akan menyerap begitu banyak anggaran.
Kemudian, lanjut legislator Hanura itu, terkait pertumbuhan ekonomi. “Pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur dan masalah sosial lainnya,” sebutnya.
Amran menegaskan perencanaan pembangunan pemerintah daerah harus terarah dan tepat sasaran. Memperhatikan usulan dari bawah. Bukan dari bawah ke atas. Apalagi tahun depan merupakan akhir masa jabatan bupati.
“RPJMD akan menjadi acuan dan indikator keberhasilan memimpin daerah,” imbuh Amran.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Muh Najib mengatakan, RKPD 2024 memperhatikan lima isu strategis. Peningkatan kualitas sumber daya manusia secara inklusif.
Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan antisipasi perubahan iklim. Penguatan infrastruktur penunjang aksebilitas wilayah dan pelayanan dasar masyarakat.
Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan kondusivitas wilayah. Optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi lokal secara kewilayahan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.