MAROS – Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Kabupaten Maros menggelar aksi demonstrasi untuk menyampaikan sejumlah aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah, Rabu (4/11/2026).

Dalam aksi tersebut, massa HPPMI Maros mengangkat isu utama bertajuk *“Permasalahan Struktural, Dibiarkan atau Dibenahi?”* sebagai bentuk desakan agar pemerintah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Maros.
Aksi yang diikuti sekitar 200 orang sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan resmi tersebut berlangsung di sejumlah titik, yakni di depan Kantor DPRD Maros, Pertamina Buttatoa, dan Polres Maros.
Pertama, HPPMI Maros menyoroti minimnya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) La Palaloi. Mereka mendesak adanya pembenahan kualitas pelayanan kesehatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien.
Kedua, massa aksi mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan krisis air bersih yang masih menjadi perhatian masyarakat. Ketersediaan air bersih dinilai merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapatkan prioritas penanganan.
Ketiga, HPPMI Maros menuntut penyelesaian kerusakan lingkungan yang diduga akibat aktivitas tambang ilegal, khususnya di wilayah Kecamatan Tanralili dan Moncongloe.
Mereka meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengambil langkah tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan serta mengancam kehidupan masyarakat sekitar.
Dalam penyampaian aspirasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Maros, massa demonstrasi diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Maros, H. Ikram, dan Ketua Komisi III DPRD Maros, H. Haeriah, bersama sejumlah anggota DPRD Maros lainnya.
Kehadiran pimpinan komisi dan anggota DPRD tersebut menjadi ruang bagi massa aksi untuk menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang menjadi perhatian HPPMI Maros.
Aksi ini sekaligus menjadi bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya menyangkut pelayanan publik, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, serta perlindungan lingkungan hidup.
HPPMI Maros berharap aspirasi yang disampaikan tidak sekadar menjadi catatan dalam kegiatan demonstrasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui langkah nyata, evaluasi, dan koordinasi dengan instansi terkait.
Melalui aksi tersebut, HPPMI Maros menegaskan pentingnya keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan struktural yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

