Makassar | Anggota Komisi D DPRD Makassar, Yeni Rahman meminta analisis kebutuhan tenaga honorer tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kota.
Ia mengatakan kebutuhan tenaga honorer harus transparan dan terukur.
“Kita minta transparansi datanya, apa saja yang dibutuhkan. Misalnya di bagian pemerintahan, itu tak membutuhkan banyak tenaga honorer, apalagi dengan adanya sistem IT yang semakin maju,” kata Yeni, Rabu (26/1/2022).
Menurutnya, setiap OPD memiliki kebutuhan yang berbeda soal jumlah tenaga honorer. Terlebih, kata dia, jabatan PNS dan PPPK tak mampu menampung seluruh jumlah tenaga honorer.
“Meski pemerintah melempar angka 12 ribu kebutuhan, tapi kita tak tahu bagaimana rinciannya. Saya minta detail,” kata dia.
Menurutnya, pekerjaan di bagian pemerintahan lebih banyak berkutat pada penginputan data-data. Hal itu berbeda dengan kebutuhan tenaga honorer di Satpol PP dan Dinas Sosial yang lebih banyak berada di lapangan.
“Tapi bagaimana kalau di Pariwisata dan Kesbangpol misalnya. Harus ada analisis kebutuhan terlebih dulu, itu yang perlu,” tuturnya.
Di sisi lain, ia mengatakan kebijakan pemerintah pusat menghapus tenaga honorer 2023 perlu direspons dengan langkah taktis.
“Seandainya ada otonomi daerah untuk bisa menganggarkan, saya pikir kalau APBD mampu tidak ada masalah,” kata Yeni. (*)