Makassar | Dirjen Pemdes, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Yusharto Huntoyungo melakukan pertemuan dengan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, di baruga Lounge kantor Gubernur Sulsel, Senin (30/8/2021).
Usai pertemuan, Dirjen Pemdes Yusharto Huntoyungo yang didampingi Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sulsel Sukarnianty Kondolele mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi pembicaraan dan perhatian salah satunya terkait serapan anggaran dana desa (ADD).
“Realisasi ADD untuk di sulsel relatif bagus, berada diatas nasional cuma masih ada beberapa daerah yang masih 40 persen seperti di kabupaten wajo dan enrekang agar bisa lebih di percepat termasuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desanya agar bisa membantu dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga mendorong untuk penguatan posko PPKM di desa sehingga berfungsi secara maksimal. “Dorong koordinasi antar sesama dalam posko PPKM desa sehingga 4 fungsinya yaitu fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan fungsi pendukung bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Lebih jauh Dirjen Pemdes kembali mengingatkan agar percepatan realisasi ADD terutama untuk penanganan covid-19.
“Percepatan realisasi ADD terutama penanganan covid, catatannya untuk sulsel sudah terealisasi semua. Apabila masih membutuhkan silahkan kepala desa bersama dinas PMD lakukan refocusing,” jelasnya.
Hal kedua, lanjutnya, BLT dana desa untuk semua desa di sulsel keluarga penerima manfaat setelah pemda dapatkan DTKS, serta terakhir pembinaan perangkat desa,penataan wilayah desa dilihat dari spot kecamatan dan spot kabupaten dan kota.
Terpisah, Plt Gubernur Sulsel menjelaskan, penguatan posko covid-19 di level desa akan terus dilakukan termasuk membentuk desa mandiri.
“Penguatan posko covid dilevel desa dan kita mendorong pembentukan desa mandiri, untuk menghadapi pandemi ini termasuk akan menjadi kegiatan rutin untuk saling koordinasi dengan desa dan pendampingan ketika ada roadmap desa mandiri,” kata Andi Sudirman.
Ia mengemukakan, untuk serapan anggaran Dana Desa saat ini sudah mencapai 64 persen. “Saat ini sudah mencapai 64 persen, insya allah akan terserap 100 persen hingga akhir tahun,” sebutnya.
Pihaknya meminta provider untuk menyiapkan jaringan internet maupun telekomunikasi di desa.
“Kita minta sebenarnya provider untuk menyiapkan jaringan karena ini kewenangan nya ada di Telkomsel dan sebagainya. Apalagi di tengah pandemi seperti saat ini sangat membutuhkan masalah jaringan maka kita minta sebenarnya wilayah prioritas di daerah-daerah jalan LHR tinggi,” urainya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulsel Sukarnianty Kondolele menuturkan, jaringan internet maupun telekomunikasi sangat penting untuk menjangkau semua desa-desa yang ada di sulsel.
“Karena begini menjangkau 2.554 desa ini tidak gampang, saya sudah tiga bulan jadi Plt kepala dinas pmd masih bisa dihitung jari saya kunjungi desa, karena ada Desa yang jauh. Makanya jaringan ini sangat penting apalagi desa yang susah terjangkau supaya kita bisa pantau evaluasi laporan yang mereka kirim melalui jaringan internet,” ungkapnya.
Dikatakan, rata-rata wilayah yang belum terjangkau jaringan internet seperti daerah pegunungan, daerah pulau seperti seko Luwu Utara, kepulauan Selayar.
Ko“Kalau Laporan terhambat jaringan kan kasian. Nah ini pentingnya jaringan yang disampaikan Pak Gubernur, disamping untuk berikan Laporan dan berkomunikasi,” pungkasnya. (*)