Kamera Maros, Oktober 2025 — Kabupaten Maros tengah memetik hasil manis dari upaya intensif penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menjelang akhir tahun 2025, realisasi pajak restoran telah mencapai angka impresif, yakni 85 persen, setara dengan Rp16,47 miliar dari target ambisi Rp20 miliar.
Capaian ini menempatkan Maros pada jalur yang optimistis untuk melampaui target tahunan. Namun, di balik optimisme fiskal tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros menghadapi bayangan ganjalan yang ironis: tunggakan pajak justru datang dari dua nama ritel makanan raksasa yang seharusnya menjadi contoh kepatuhan.
Kepala Bapenda Maros, M. Ferdiansyah, mengungkapkan bahwa dari 200 restoran yang terdaftar sebagai wajib pajak daerah, hanya dua entitas yang hingga kini masih menunggak kewajiban pembayaran bulanan: KFC dan Ichiban .
“Setiap bulan dilakukan proses pelunasan pajak restoran. Hanya dua yang masih menunggak, KFC dan Ichiban,” ujar Ferdiansyah pada Selasa (28/10/2025).
Bandara sebagai Mesin Pajak Utama
Analisis Bapenda menunjukkan bahwa penyumbang terbesar dan paling konsisten dari penerimaan pajak restoran di Maros adalah kawasan yang paling padat transaksi: Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Keberadaan restoran-restoran besar dengan volume transaksi yang tinggi di area bandara menjadi tulang punggung keberhasilan Maros mencapai 85% target PAD.
Kontras yang mencolok antara efisiensi transaksi di bandara dan tunggakan yang dilakukan oleh merek-merek besar di luar bandara ini menyoroti perlunya pemerataan pengawasan. Tunggakan oleh waralaba nasional dan internasional seperti KFC dan Ichiban tidak hanya merugikan daerah, tetapi juga mencoreng citra kepatuhan korporasi di mata publik dan wajib pajak kecil lainnya.
Solusi Digital: Tapping Box sebagai Pengaman Transparansi
Menyikapi kebocoran ini, Bapenda Maros bergerak cepat. Langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan penerimaan pajak dan meminimalkan manipulasi data adalah dengan memasang sistem pemantauan transaksi real-time .
Ferdi mengungkapkan bahwa instalasi taping box —atau mesin pencatat transaksi elektronik—akan diprioritaskan di restoran-restoran yang beroperasi di kawasan Bandara Sultan Hasanuddin, mengingat tingginya volume transaksi di sana.
Dorongan untuk transparansi ini juga diamini oleh legislatif daerah. Anggota Komisi II DPRD Maros, Andi Safriadi (PAN), mendesak agar implementasi kotak sadap tidak hanya terbatas di area bandara, tetapi mencakup seluruh wajib pajak restoran di Kabupaten Maros.
“Pemerintah daerah harus mencatat ulang dan memastikan seluruh restoran di Kabupaten Maros dipasangi tap box atau mesin pencatat transaksi. Supaya pajak yang masuk bisa lebih terkontrol,” tegas Safriadi.
Pemasangan taping box adalah alat kontrol yang efektif. Sistem ini memastikan setiap transaksi penjualan langsung terdata dan dilaporkan secara otomatis kepada Bapenda. Dengan demikian, potensi wajib pajak untuk tidak melaporkan seluruh omzet mereka (under-reporting) dapat ditekan, menjamin bahwa pajak 10% yang dibayar oleh konsumen benar-benar masuk ke kas daerah.
Optimisme Melampaui Target
Keyakinan terhadap efektivitas pengawasan yang lebih ketat ini membawa optimisme yang tinggi di kalangan politisi. Safriadi yakin, dengan sistem pengawasan yang komprehensif dan penindakan tegas terhadap defaulter berprofil tinggi, capaian pajak restoran Maros akan melampaui batas target yang ditetapkan.
“Kita optimistis. Semoga akhir tahun nanti pencapaian pajak PAD Maros bisa di atas 102 persen, bahkan tahun ini bisa 103 persen atau lebih,” harapnya.
Tantangan Maros kini bukan hanya mencapai target, melainkan bagaimana menjaga integritas penerimaan daerah. Kejadian tunggakan oleh dua waralaba besar ini menjadi alarm keras bahwa pengawasan harus bersifat menyeluruh dan tidak memandang bulu. Dengan mengandalkan teknologi seperti tapping box dan komitmen politik yang kuat, Maros berada di ambang keberhasilan fiskal, siap mengunci potensi kebocoran pajak demi pembangunan daerah yang lebih mandiri.
