KAMERA MAKASSAR — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa Koperasi Desa, Koperasi Kelurahan, dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KDKMP) dirancang bukan sebagai supermarket atau toko ritel modern biasa. Kehadiran koperasi ini sejatinya merupakan bagian dari infrastruktur strategis pemerintah untuk menyalurkan berbagai subsidi serta bantuan langsung kepada masyarakat desa.
Penegasan tersebut disampaikan Zulhas usai membuka Seminar Nasional Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (4/8/2026).
“Koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan dan subsidi agar tepat sasaran, bukan untuk menyaingi usaha ritel modern,” tegas Zulkifli Hasan di hadapan para peserta seminar.
Pembangunan Tahap Pertama dan Kolaborasi Bersama TNI
Pemerintah menargetkan pembangunan gedung KDKMP pada tahap awal ini dapat rampung hingga 35.872 unit pada akhir Agustus 2026, dengan target operasional resmi dimulai pada September mendatang.
Zulhas mengakui bahwa mengejar target puluhan ribu unit dalam waktu singkat bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, pemerintah menjalin kolaborasi erat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mempercepat proses konstruksi di lapangan.
“Pembangunan 35 ribu koperasi tahun ini dibantu oleh TNI. Terima kasih kepada teman-teman TNI. Kalau semuanya dikontrakkan satu per satu melalui proses tender, tentu akan memakan waktu yang sangat lama. Keterlibatan TNI terbukti mempercepat proses ini,” ujar Zulhas.
Dari total target nasional sebanyak 80 ribu unit, pemerintah merencanakan pembangunan secara bertahap. Setelah merampungkan sekitar 35 ribu unit tahun ini, pembangunan dilanjutkan tahun depan dengan target mencapai 60 ribu unit.
“Ini pekerjaan yang sangat besar. Puluhan ribu desa tidak mungkin selesai dalam satu hari, mungkin membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun,” tambahnya.
Fungsi Strategis: Off-Taker Hasil Tani dan Pusat Distribusi Bantuan
Selain menjadi wadah penyaluran bantuan pemerintah seperti bantuan pangan hingga alat dan mesin pertanian (alsintan), KDKMP diproyeksikan memegang peran kunci dalam menopang perekonomian kawasan pedesaan.
Koperasi ini disiapkan bertindak sebagai penyerap (off-taker) hasil produksi pertanian maupun perikanan warga sebelum disalurkan lebih lanjut ke badan usaha seperti Perum Bulog. Langkah ini diharapkan mampu memutus rantai tengkulak yang kerap merugikan petani dan nelayan.
Untuk mendukung operasional secara maksimal pada tahap awal, gaji para pengelola koperasi akan ditanggung langsung melalui APBN.
Dukungan Logistik Lengkap di Tiap Desa
Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyampaikan optimismenya bahwa pembangunan fisik beserta penyediaan sarana operasional dapat terealisasi sesuai tenggat waktu.
Yandri menjelaskan bahwa setiap unit KDKMP akan dibekali dengan sarana pendukung logistik yang memadai untuk menjamin kelancaran distribusi.
Armada Logistik: Setiap koperasi akan dilengkapi 1 unit truk, 1 unit mobil pick-up, dan 2 unit kendaraan operasional.
Solusi Lahan: Bagi desa yang belum memiliki lahan siap pakai, pemerintah daerah dan kementerian terkait sedang memformulasikan solusi terbaik secara bertahap.
“Memang pelaksanaannya bertahap, tidak sekaligus. Kita pastikan sarana operasional dan gudangnya siap mendukung distribusi kebutuhan pokok, penyimpanan hasil produksi, hingga mendorong tumbuhnya usaha produktif di tingkat desa,” pungkas Yandri.