KAMERA MAROS — Saoraja Institute Indonesia bersama dengan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maros menggelar Diskusi Publik yang bertemakan “Telaah Pikiran Muda Menyikapi Wacana Pilkada kembali ke DPRD” (11/01/2026) di Salah Satu Warkop yang ada di area PTB Kecamatan Turikale Maros.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir sebagai narasumber Ketua KPUD Kabupaten Maros, Jumaedi serta Akademisi Fisipol Unhas, Dr. A. Lukman. Beberapa pimpinan OKP serta komunitas pemuda yang ada di Maros juga turut serta dalam diskusi tersebut. Diantaranya, Mapancas, IMM, Kiwal, Sapma Pemuda Pancasila, DPD LIRA, BKPRMI, GP Ansor, GMNI, PP HPPMI Maros, Genpi Maros, Pemuda Tani HKTI, FSPBI, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Muslim, serta sejumlah unsur pemuda lainnya.
Kegiatan diawali dengan paparan data dan narasi dari Direktur Eksekutif Saoraja Institute, Amul Hikmah Budiman serta Ketua DPD KNPI Maros, Chaerul Syahab.
Amul Hikmah Budiman dalam paparannya bahwa secara data di tahun 2025, 66,5 persen publik tidak setuju pelaksanaan Pilkada kembali ke DPRD.
“Harusnya para elite di Senayan mendengar suara rakyat, ini perlu dikaji secara mendalam, bahwa mayoritas publik tidak menginginkan perhelatan pesta demokrasi lokal kembali ke masa Orba. Mayoritas yang menolak juga adalah usia muda.” Ungkap Alumni Pascasarjana Unhas tersebut.
Sementara itu, Akademisi Fisipol Unhas menuturkan bahwa pentingnya koalisi masyarakat sipil untuk membentuk mitigasi sebelum terbit regulasi baru. Selain itu Lukman menambahkan bahwa tafsiran dan jalan keluar sudah disampaikan oleh MK dalam putusannya.
“Putusan MK nomor 135 tahun 2025 sudah memberikan jalan keluar, jika Pilkada langsung mau ditiadakan karena persoalan beban anggaran, MK memberikan formulasi agar pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal . Itu bisa lebih efisien.” Ungkapnya.
Lebih jauh, Lukman menyampaikan bahwa persoalan Pilkada oleh DPRD itu pernah kita lalui, kita De Javu akan hal itu. Bukan persoalan pendanaan dan money politic yang menjadi faktor untuk kita beralih kembali ke Pilkada tidak langsung, tapi perlu reformasi internal parpol dalam pengusungan kandidat, kaderisasi, serta mekanisme di tubuh parpol.
“Ibaratnya ini, yang gatal di tubuh parpol, tapi yang digaruk hati rakyat”, guyonnya.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Maros, Chaerul Syahab dalam Closing Statementnya mengajak seluruh elemen pemuda di Maros untuk betul-betul mengkaji secara mendalam hal ini kemudian menyuarakannya jika memang ada hak-hak kedaulatan rakyat yang dirampas.
“Tentu ini ada pro dan kontra, akan tetapi jika intelektual muda mengkaji lebih jauh lalu menyuarakan ini, tentu akan menjadi mitigasi politik sebelum legislator kita di Senayan ambil putusan. Dan saya yakin Pemuda Maros yang pertama kaji dan suarakan ini di Sulsel bahkan Nasional”. tutupnya.
Diketahui mayoritas fraksi di DPR RI yang masuk dalam koalisi Prabowo-Gibran sepakat untuk Pilkada Kembali ke DPRD.