Makassar, Sulawesi Selatan – Wali Kota Makassar Munafri “Appi” Arifuddin melaksanakan upacara pelantikan 46 pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada Kamis, 24 April. Para pejabat tersebut, mulai dari pejabat eselon II hingga pejabat eselon IV, dilantik untuk mengisi jabatan kosong dan menggantikan pejabat yang memasuki masa pensiun.
Upacara tersebut dilaksanakan di Pendopo Sipakatau, Balai Kota Makassar, dimulai sekitar pukul 16.45 WIB. Acara diawali dengan pembacaan nama dan jabatan masing-masing pejabat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 000.1.5/1362/BU/VI/2025.
Sebanyak 22 pejabat Eselon II, 22 pejabat Eselon III, dan dua pejabat Eselon IV diambil sumpahnya dalam acara tersebut.
“Saya selaku Wali Kota Makassar dengan ini melantik secara resmi saudara-saudara pada jabatan yang baru di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Saya yakin saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada saudara-saudara,” ujar Wali Kota Appi saat memberikan sambutan.Usai pelantikan, Wali Kota Appi memimpin para pejabat dalam pembacaan sumpah jabatan.
Wali Kota Appi menekankan pentingnya “kesesuaian pekerjaan” dalam perombakan jabatan. “Proses kesesuaian pekerjaan ini adalah untuk memahami bagaimana kinerja individu dalam peran tertentu. Tidak semua orang unggul dalam setiap posisi. Seseorang yang mungkin berkinerja buruk dalam peran A mungkin unggul dalam peran B,” jelasnya kepada wartawan.
Pengangkatan Kunci (Eselon II):
Perombakan ini mengakibatkan perubahan signifikan di berbagai departemen. Beberapa pengangkatan penting dalam kategori Eselon II meliputi:
Achi Soleman: Kepala Departemen Pendidikan (sebelumnya Kepala Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – DP3A)
Fahyuddin: Kepala Departemen Kearsipan (sebelumnya Kepala Departemen Tata Ruang)
Akhmad Namsum: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (mantan Kepala BKPSDMD)
Andi Herfida Attas: Staf Ahli Bidang III (mantan Kepala Departemen Kebudayaan)
Zainal Ibrahim: Asisten II Bidang Perekonomian (sebelumnya Kepala Departemen Perhubungan)
Firman Hamid Pagarra: Asisten III (sebelumnya Kepala Bapenda)
Achmad Hendra Hakamuddin: Kepala Dinas Pariwisata (dulu Kepala BPBD)
Dahyal: Kepala Bappeda (sebelumnya Sekretaris Dewan)
Helmy Budiman: Kepala Departemen Lingkungan Hidup (sebelumnya Kepala Departemen PM PTSP)
Fathur Rahim: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (sebelumnya Asisten)
Muhammad Roem: Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi (sebelumnya Kepala Departemen Pariwisata)
Ita Isdiana Anwar: Kepala Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) (sebelumnya Kepala Departemen Sosial)
Mario Mengatakan: Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dirjen PM PTSP) (Sebelumnya Asisten)
Andi Pattiware: Kepala Departemen Kebudayaan (sebelumnya Kepala Departemen Perpustakaan)
Irwan Bangsawan: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) (sebelumnya Asisten)
Aulia Arsyad: Kepala Departemen Perikanan dan Pertanian (sebelumnya Kepala Departemen Kearsipan)
Ariaty Puspasari Abady: Kepala Departemen Perpustakaan (sebelumnya Staf Ahli)
Mohammad Rheza: Kepala Departemen Perhubungan (sebelumnya Kepala Departemen Koperasi dan UKM)
Arlin Ariesta: Kepala Dinas Koperasi dan UKM (dulu Kepala Dinas Perdagangan)
Andi Bukti Djufrie: Kepala Dinas Sosial (sebelumnya Kepala Badan Kesbangpol)
Nirman Niswan Mungkasa: Kepala Departemen Ketahanan Pangan (sebelumnya Kepala BRIDA)
Evy Aprilty: Kepala Departemen Perdagangan (sebelumnya Kepala Departemen Perikanan dan Pertanian)
Jabatan Lainnya (Eselon III & IV):
Perombakan tersebut juga mencakup pengangkatan pada posisi kunci di kategori Eselon III dan IV, yang berdampak pada berbagai departemen seperti Keuangan, Perencanaan, Layanan Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Komunikasi.
Perombakan besar-besaran ini menandakan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mengoptimalkan personelnya dan memastikan bahwa orang yang tepat berada di posisi yang tepat untuk melayani kota dan warganya secara efektif. Filosofi “job fit” menggarisbawahi pendekatan berbasis data terhadap manajemen personel, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas di semua fungsi pemerintahan.