Makassar,- Pasca pengusulan penataan Dapil oleh KPU Makassar ke KPU RI yang mengusulkan tiga opsi sebagaimana yang telah di jelaskan oleh anggota KPU bidang Teknis Gunawan Mashar kepada beberapa media di Makassar , Gunawan menjelaskan tiga Opsi itu sebagai berikut ;
Opsi 1
Opsi ini masih mengacu pada dapil yang lama. Yang berbeda adalah Data Agregat Kependudukan (DAK) saja. Pada tahun 2017, DAK yang turun dari Kemendagri sekitar R 1,6 juta, saat ini Rp 1,4 juta. Ada penurunan jumlah penduduk sekitar 200 ribu.
Hanya saja, penurunan ini merata di semua kecamatan, sehingga pergerakan jumlah penduduk tidak berpengaruh pada komposisi dan alokasi kursi.
Opsi 2
Pencermatan pada opsi 2 didasari pada naskah akademik yang dibuat tahun 2017 lalu. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yang pada Opsi 1 ada pada Dapil 2, pada opsi ini dipindahkan ke Dapil 1, bergabung dengan kecamatan Ujung Pandang, Makassar dan Rappocini.
Dari pertimbangan kohesivitas, kepulauan sangkarrang dinilai menyatu ke Kecamatan Ujung Pandang. Karena ujung pandang satu-satunya kecamatan yang mempunyai pulau, yakni pulau Lae-lae.
Jumlah Dapil yang semula ada 5, dipecah menjadi 7 dapil. Dengan tujuan, kecamatan-kecamatan besar seperti Biringkanayya dan Tamalate berdiri sendiri menjadi masing-masing satu dapil.
Kedua kecamatan ini mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar, berkisar 200 ribu. Selain itu, Manggala yang berbeda karakter geografis dan juga kultural penduduk, juga dijadikan dapil tersendiri.
Pada Dapil 1, juga disatukan kecamatan-kecamatan kecil yang karakter penduduknya sama: yakni banyak dihuni warga keturunan. Yaitu, kecamatan Ujung Pandang disatukan dengan Wajo dan Makassar.
Lalu pada dapil 2 juga dikumpulkan kecamatan yang merupakan basis kota lama, seperti Tallo, Ujung Tanah dan juga Kepulauan Sangkarrang. Pada 3 kecamatan ini, ada bagian pesisir yang karakter pekerjaan penduduknya sama.
Kecamatan Panakkukang dan Tamalanrea dijadikan pula satu dapil, dengan pertimbangan sebagai pusat ekonomi (perkantoran) dan juga pendidikan.
Opsi 3
Secara umum, Opsi 3 ini upaya KPU Makassar untuk mengurai tatanan Dapil sebelumnya dan penyegaran dari dapil yang sudah cukup lama dipertahankan.
Opsi ini juga bisa merepresentasikan caleg di tiap kecamatan. Perpaduan kecamatan besar dan kecamatan kecil pada opsi sebelumnya, menyebabkan perwakilan anggota DPRD di tiap dapil, jarang berbasis pada kecamatan kecil.
Menanggapi usulan tiga opsi itu ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Perindo Kota menanggapi secara bijak , Muhammad Askar dalam pernyataan persnya mengatakan bahwa upaya penataan Dapil calon legislatif untuk pemilu 2024 adalah sebuah ikhtiar yang luarbiasa dan sungguh sungguh dari KPU demi melihat respons perubahan DAK kemendegari 2017 kota Makassar dari 1,6 juta jiwa menjadi 1,4 juta jiwa hal berikutnya adalah kajian akademis terkait sejarah, kohesivitas dan kultur masyarakat informasi itu tergali melalui FGD yang mengundang sejumlah pakar , akademisi dan Ahli sejarah, hal ini dilakukan tentu dalam rangka menemukan titik persinggungan yang tepat antara pemilih dan caleg yang dipilih nantinya. Mendekatkan para konstituen dengan Anggota DPRD Kota Makassar terpilih sehingga penyaluran aspirasi lebih mudah tegas Askar . Terkait tiga opsi yang di usulkan oleh KPU kota Makassar ke KPU RI , Askar lebih memilih opsi dua oleh karena opsi dua menurut kami memiliki hampir semua kriteria sebagaimana yang di syaratkan oleh Dapil , termasuk penambahan jumlah dapil dari 5 ke 7 dapil itu adalah bagian dari konsekuensi logis dari sebuah penataan , apalagi menekankan untuk wilayah kecamatan terbesar penduduknya menjadi dapil tersendiri seperti Tamalate, Biringkanaya , alasan ini menurut saya sangat argumentatif dan kami dari partai Perindo mendukung usulan ini tegas Askar .
Walaupun demikian usulan dari KPU kota Makassar masih harus menunggu persetujuan KPU RI dan apapun opsi yang di pilih oleh KPU RI Partai Perindo kota Makassar siap untuk bertarung di pemilu 2024 tutup Askar .tim KL