Makassar | Sejumlah titik di Kota Makassar sudah menjadi langganan banjir tiap musim hujan. Langkah mitigasi yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pun dipertanyakan.
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Saharuddin Said menilai, kondisi banjir yang tiap tahun kian mengkhawatirkan tidak dibarengi dengan pembenahan yang tepat dari Pemkot Makassar.
“Di beberapa wilayah itu sedimennya sudah sangat tinggi dan jarang digali. Seperti kemarin di Rappokalling itu sudah puluhan tahun katanya tidak pernah digali dan dibersihkan drainasenya,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot dinilai lamban mengamankan daerah-daerah resapan yang kian hari kian minin. Pembangunan terus dilakukan tanpa dibarengi solusi aliran air.
“Karena ini curah hujan baru sehari, tapi sudah banjir dimana-mana, jadi harus ditahu apa penyebabnya. Kita takutkan ini tempat resapannya itu kecil di hilir besar di hulu,” lanjut legislator PAN ini.
Menurutnya, kolam retensi atau waduk khusus perlu diperbanyak untuk mengakomodir minimnya daerah-daerah resapan. Dia juga meminta agar tim ahli dilibatkan untuk memantau penyebab utama banjir di Makassar yang tak kunjung tuntas.
“Memang harus dipikirkan itu, kalau tidak, akan seperti ini terus. Banyak daerah resapan itu tidak bersertifikat, kemudian dibanguni perumahan di pinggir tol kan, itu kan tanah garapan yang betul-betul untuk tempat penghijauan. Seperti wilayah-wilayah bakau tapi tiba-tiba ditimbun perumahan, heran saya di mana ambil izin. Sedangkan inilah hasil dari izin-izin itu. Kita dapat musibah lah, bencana lah dapat banjir itulah semua,” pungkasnya.
Sementara itu Sekretaris Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli mengatakan salah satu penyebab banjir adalah tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Makassar selama tiga hari. Hal itu diperparah dengan tak dilakukannya pembenahan drainase dengan baik.
“Ini memang diterjang terus sama hujan 3 hari berturut-turut. Pastilah akan membanjiri kota. BMKG juga sebelumnya sudah lebih dahulu peringatkan. Ini memang curah hujan luar biasa. Dan pasti ada faktor juga dengan tidak adanya pembangunan drainase,” tuturnya.
Makanya legislator PPP ini mendorong penganggaran pada 2022 yang fokus pada pembangunan drainase. Sehingga anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar turut bertambah menjadi Rp258,5 miliar.
“Kita sudah porsi untuk 2022 itu bisa dikerjakan oleh teman-teman Dinas Pekerjaan Umum, yang jelas tahun depan kita fokus pembenahan,” pungkasnya.
Sementara itu Tim Kajian Banjir Sulsel, Syamsu Ridjal menilai banyaknya titik banjir yang terbentuk disebabkan oleh permasalah yang kompleks.
Selain intensitas hujan yang tinggi, faktor lainnya adalah pembenahan yang belum komprehensif. “Termasuk klasik lagi alasannya bahwa saluran-saluran kita kan tidak bagus kondisinya. Kalaupun bagus itu dari pemerintah tidak komprehensif toh,” ujarnya.
Dia mencontohkan beberapa fungsi drainase di Kota Makassar terganggu oleh jaringan kabel. Sampah-sampah rawan tersaring sehingga menghambat air.
Selain itu, daerah resapan kian minim, salah satu solusinya perlu ada kajian kemampuan muatan air di setiap drainase dan kanal di Kota Makassar.
“Hal itu, kata dia, perlu dikaji dengan komprehensif. Salah satu solusinya bisa saja dengan pelebaran drainase.”()