MAKASSAR — Sorotan terhadap temuan proyek irigasi Palonga kekurangan volume pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Kabupaten Pinrang yang dikerjakan oleh CV.KTP dengan nilai kontrak hampir mencapai setengah miliar tidak membuat Kepala Dinas PSDA bergeming.
Demikian pula surat permintaan konfirmasi dan klarifikasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun anggaran 2019 kepada Kepala Dinas PSDA Kabupaten Pinrang tidak ditanggapi dan bungkam.
Atas kekurangan volume pada proyek irigasi Palonga, rekanan baru melakukan pengembalian sebesar Rp 10.000.000 per tanggal 4 Mei 2020. proyek tersebut telah dibayarkan penuh senilai kontrak. Berita acara serah terima pekerjaan tanggal 16 Desember 2019.
Selain itu, BPK juga menemukan proyek irigasi di Maridi dengan penyedia jasa konstruksi CV. LPU nilai kontrak /addendum Rp 391.000.000 dengan jangka waktu pelaksanaan 180 hari kalender mulai 21 Juni sampai 17 Desember 2019 mengalami kekurangan volume.
BPK melakukan pemeriksaan fisik bersama PPK, kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas yang meliputi pengukuran panjang, lebar dan tebar saluran irigasi diketahui terdapat kekurangan volume senilai Rp 74.700.979 pada proyek irigasi di Maridi Kabupaten Pinrang.
Sementara itu, salah satu LSM Lokal di Kabupaten Pinrang dari PF2KP mempertanyakan sikap Kepala Dinas PSDA yang terkesan tidak merespon terhadap permintaan konfirmasi atas temuan BPK pada proyek irigasi oleh media.
Ada apa dengan proyek irigasi di Palonga dan Maridi sampai Kepala Dinas PSDA terkesan tidak merespon adanya permintaan konfirmasi oleh media. Disitu jelas alokasi anggaran menggunakan uang negara, bukan uang pribadi…. jadi seharusnya di buka saja dan tidak perlu ditutup tutupi. Berikan saja penjelasan kepada siapa pun yang membutuhkan informasi terkait kegaiatan program atau proyek yang ada sehingga media juga dalam memberikan lebih berimbang,” cetus
Ketua PF2KP Kabupeten Pinrang, Andi Agustan.
Dikatakannya, dengan sikap tertutup seperti itu, Andi Agustan meminta lembaga penegak hukum untuk mendalami proyek irigasi kekurangan volume ini.
“masyarakat tidak tau dengan temuan BPK itu, apakah rekanan sudah melakukan pengembalian atau tidak. Nah, semestinya disini peran Kepala Dinas PSDA untuk memberi keterangan supaya temuan bisa jadi terang benderang. Bukan justru dengan kesan tertutup meski oleh media sudah meminta konfirmasi,” tandasnya. (cn )