Maros – Bupati Maros Chaidir Syam bersama Forkopimda sidak ke pasar Tramo tadi pagi. Hasilnya, mereka menemukan minyak goreng bersubsidi dijual di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Minyak goreng subsidi berlabel “Minyak Kita” dijual dengan harga Rp17.000. Sedangkan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Rp14.000.
Pedagang mengaku terpaksa menjual di atas HET. Pasalnya, Minyak Kita semakin sulit didapatkan. Tidak lagi dari distributor, melainkan dari pengecer ke pengecer.
Dari temuan itu, Chaidir Syam berjanji akan segera mengambil langkah, seperti berkoordinasi ke Kementerian Perdagangan.
Sebelumnya, publik nasional dikagetkan dengan ditemukannya 555.000 liter atau sekitar 500 ton minyak goreng bersubsidi Minyak Kita di salah satu perusahaan di lahan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.
Minyak yang ditemukan di dalam gudang PT Bina Karya Prima (BKP), Cilincing, Jakarta Utara itu ternyata sudah diproduksi sejak Desember 2022. Hingga Februari 2023, minyak goreng subsidi tersebut nyatanya belum didistribusikan. Padahal, saat ini Minyak Kita sedang mengalami kelangkaan di pasar-pasar tradisional.
Ratusan ton minyak itu pun kemudian disegel oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Whisnu Hermawan mengatakan, sudah lebih dari satu bulan pascaproduksi, 500 ton minyak tersebut belum disalurkan.
Tak hanya minyak, kenaikan harga beras juga cukup menjadi perhatian. Ada kenaikan sekitar Rp1.000 per liter. “Kita akan segera koordinasikan kepada Bulog,” imbuh Chaidir.
Chaidir juga mengaku akan menggelar pasar murah dalam waktu dekat. Itu untuk mengantisipasi inflasi. Tiga pekan lalu, Chaidir bersama Forkopimda mengikuti rakornas di Bogor. Presiden memerintahkan semua bekerja sama mengendalikan kenaikan harga.