blank

Menggugat di Hari Pendidikan: PMII Kota Makassar Menolak Komodifikasi Ilmu Pengetahuan

blank

KAMERA MAKASSAR – Suara lantang bergema di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Di bawah terik matahari yang menyengat, ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Makassar memadati pelataran, menyuarakan keresahan yang selama ini terkubur dalam sunyi. Momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) bukanlah sekadar seremoni seremonial bagi mereka; ini adalah momentum untuk menagih janji negara atas hak dasar setiap anak bangsa.

Dengan simbol perlawanan yang tegas, PC PMII Kota Makassar menyampaikan gugatan keras terhadap arah kebijakan pendidikan nasional yang dianggap makin jauh dari idealisme mencerdaskan kehidupan bangsa.

Gugatan Atas Nama Kemanusiaan

Tuntutan PMII kali ini menyasar akar persoalan yang mencemaskan. Salah satu yang paling disoroti adalah wacana Kemendiktisaintek mengenai penghapusan program studi yang dianggap “tidak relevan dengan kebutuhan industri”.

Bagi PMII Kota Makassar, pendidikan bukanlah pabrik pencetak tenaga kerja murah. “Pendidikan adalah alat pembebasan manusia, bukan sekadar pelayan industri. Menghapus prodi atas dasar pragmatisme pasar adalah bentuk pengkhianatan terhadap nalar kritis dan pengembangan ilmu pengetahuan murni,” tegas orator aksi.

Selain itu, mereka menggaungkan empat tuntutan utama:

Menolak penghapusan program studi yang tidak relevan dengan industri (karena ilmu pengetahuan harus bersifat holistik).
Menuntut kesejahteraan tenaga pendidik yang seringkali terlupakan di balik megahnya infrastruktur fisik.
Wujudkan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat, tanpa terkecuali.
Wujudkan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok Sulawesi Selatan.
Jeritan Kesenjangan di Sulawesi Selatan

Di sela-sela aksi, Ketua PC PMII Kota Makassar, Muh. Arfiansyah Aris, menyoroti potret pendidikan di Sulawesi Selatan yang masih timpang. Ia mendesak Gubernur Sulawesi Selatan untuk tidak hanya berpangku tangan melihat fasilitas pendidikan yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pelosok daerah.

“Pendidikan gratis bukan sekadar retorika kampanye. Ini adalah hak yang harus dijamin. Kami melihat tenaga pendidik kita, terutama guru-guru di daerah, masih berjuang dengan kesejahteraan yang jauh dari kata layak. Bagaimana mutu pendidikan ingin ditingkatkan jika mereka yang mendidik masih harus memikirkan cara menyambung hidup?” ujar Arfiansyah dalam dialog bersama perwakilan Pemprov Sulsel.

Komitmen Panjang, Bukan Sekadar Seremonial

Aksi ini ditutup dengan sebuah janji yang kuat. Bagi PMII Kota Makassar, Hardiknas hanyalah satu titik waktu, namun perjuangan melawan ketimpangan adalah napas panjang yang tidak akan berhenti.

“Kami akan terus mengawal segala bentuk ketimpangan pendidikan di Sulawesi Selatan. Jangan mengira dengan berakhirnya aksi hari ini, keresahan kami selesai. Kami akan tetap menjadi duri dalam daging bagi setiap kebijakan yang meminggirkan rakyat dari akses pendidikan yang berkualitas,” tutup Arfiansyah dengan nada optimis dan tegas.

Barisan pun perlahan membubarkan diri, namun pesan yang disampaikan telah menancap kuat; bahwa selama pendidikan masih menjadi barang mewah dan hak istimewa, maka selagi itu pula PMII akan selalu ada untuk menggugat.

WhatsApp
Facebook
Twitter

Berita Terkait: