Maros. Kameraliputan.com – Tiga OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Di Kukuhkan Oleh Bupati Maros, Bertempat Di Ruang Pola Kab.Maros, Senin (30/12/2024) Siang.
Chaidir Syam, mengungkapkan pembentukan OPD baru ini bertujuan meningkatkan fokus dan efektivitas layanan kepada masyarakat.
Tiga OPD yang kini berdiri mandiri adalah Dinas Perhubungan, yang sebelumnya tergabung dengan Dinas PUTRPP (Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan, dan Pertanahan), Dinas Ketenagakerjaan, yang sebelumnya menyatu dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan dan Dinas Pemadam Kebakaran, yang terpisah dari Satuan Polisi Pamong Praja.
Dalam Rapat Pengambilan Sumpah Dan Janji Jabatan Tersebut Di Hadiri Ketua DPRD Maros, Sekda Maros serta stakeholder Yang Terkait.
“Dengan pemisahan ini, masing-masing OPD diharapkan dapat bekerja lebih fokus sesuai bidangnya masing-masing,” ujar Chaidir.
Bupati Maros menegaskan, pengukuhan ini telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, sejalan dengan aturan yang melarang mutasi jabatan enam bulan sebelum dan sesudah Pilkada.
Penetapan pelaksana tugas (Plt) untuk OPD baru akan dilakukan pada Selasa, 31 Desember 2024, dan mereka dijadwalkan mulai bekerja efektif pada 1 Januari 2025.
“Setiap ASN yang menduduki jabatan baru wajib menyusun target kinerja yang akan dievaluasi secara berkala setiap enam bulan,”terangnya.
Chaidir juga menyampaikan bahwa APBD 2024 telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasional OPD baru ini.
Dinas Perhubungan dipisahkan mengingat meningkatnya kompleksitas moda transportasi di Kabupaten Maros, termasuk pengelolaan transportasi darat dan rel kereta api.
Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan diharapkan lebih fokus pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan pelayanan masyarakat.
Dengan penambahan tiga OPD ini, jumlah total OPD di Kabupaten Maros kini mencapai 28, meningkat dari sebelumnya 25. Namun, saat ini terdapat delapan jabatan kosong yang masih perlu diisi melalui proses lelang jabatan.
“Kami telah mengirim surat ke pihak terkait untuk menentukan apakah pengisian jabatan akan dilakukan melalui metode job fit atau seleksi terbuka,” imbuh Chaidir.