Maros. Kameraliputan.com – DPRD Kabupaten Maros menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Maros akhir tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna pada Senin, 19 Mei 2025. Rekomendasi ini mencakup berbagai sektor, menyoroti evaluasi kinerja perangkat daerah dan memberikan catatan perbaikan.
Sorotan dan Rekomendasi DPRD
1. Penanganan Banjir:
DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Maros untuk melakukan normalisasi sungai dan pengerukan rutin. Selain itu, disarankan adanya kajian untuk pembentukan UPTD khusus penanganan banjir.
2. Sektor Koperasi:
DPRD menyoroti lambatnya penerbitan izin kantor cabang koperasi akibat aturan modal minimum Rp2,5 miliar. Mereka juga meminta alokasi anggaran yang memadai bagi petugas penilai kesehatan koperasi.
3. Retribusi Daerah:
Capaian retribusi dinilai masih rendah. DPRD merekomendasikan identifikasi ulang sumber retribusi serta pengaktifan kembali pasar yang kurang produktif. Audit terhadap kepala pasar juga disarankan, terutama terkait dugaan praktik jual beli kios tanpa izin.
4. Kepegawaian:
DPRD menuntut validasi data tenaga honorer untuk memastikan proses rekrutmen PPPK berjalan akurat.
5. Lingkungan Hidup:
Kekurangan armada pengangkut sampah menjadi sorotan, serta belum optimalnya pengelolaan tambang liar.
6. Pendidikan:
DPRD menyoroti kurangnya pemahaman guru terhadap mekanisme kenaikan pangkat dan adanya kelebihan belanja modal dari dana BOS.
7. Kependudukan:
DPRD meminta Bupati mengeluarkan surat edaran kepada RT, RW, dan camat untuk mendorong kesadaran warga mengurus dokumen kependudukan secara mandiri.
8. Kesehatan:
* Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata disoroti, dengan saran penempatan SDM disesuaikan dengan kepadatan penduduk.
* Di RS Camba, disarankan percepatan pengadaan alat medis dan SOP pengelolaan limbah.
* Layanan farmasi di RSUD dr. Lapalaloi dikritisi, dengan permintaan penataan ulang petugas apotek agar pelayanan obat lebih efisien.
* Pemusnahan arsip retensi di bawah 10 tahun juga direkomendasikan untuk segera dilakukan demi koordinasi arsip nasional.
9. Pariwisata:
Target kunjungan ke objek wisata Bantimurung tidak tercapai. DPRD menyarankan riset, inovasi, dan evaluasi pengelolaan objek wisata. Pemisahan Dinas Pariwisata dari Dinas Pemuda dan Olahraga juga diajukan untuk fokus kerja yang lebih optimal.
Tanggapan Bupati Maros
Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Maros, Chaidir Syam, menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Dinas Kesehatan dan RSUD untuk mengevaluasi sistem pelayanan obat. Ia menekankan pentingnya skema pengadaan yang memungkinkan ketersediaan obat tanpa harus menunggu perubahan anggaran.
Terkait SDM, Chaidir menyatakan bahwa apoteker dari puskesmas bisa diperbantukan ke rumah sakit jika diperlukan. Ia juga memastikan sistem pengelolaan limbah medis di RS Camba telah sesuai AMDAL, dan supervisi operasional rumah sakit tipe D tersebut akan dilakukan oleh tim Dinas Kesehatan Provinsi pada 1 Juli mendatang.