Makassar | Pasca pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2022 pada tahap Komisi, Badan Anggaran DPRD Makassar kembali melakukan hasil pembahasan tersebut bersama OPD Lingkup Pemkot Makassar. Rabu (10/11/2021), di ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar.
Pemaparan anggaran pendapatan dan belanja daerah sejumlah OPD, dipimpin Wakil Ketua DPRD Makassar yang juga Koordinator Banggar Adi Rasyid Ali didampingi Wakil Ketua III DPRD Makassar A. Nurhaldin, NH serta Asisten III Pemkot Makassar M. Mario S.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Makassar secara bergantian mengemukakan sejumlah program prioritas pemerintah beserta nilai anggaran yang telah disepakati bersama komisi yang menjadi mitra kerja OPD.
Salah satu yang menjadi sorotan dewan kali ini, yaitu masalah drainase yang sering menjadi keluhan warga. Koordinator Banggar Adi Rasyid Ali mengatakan, pihaknya meminta data progres pengerjaan kerukan ataupun perbaikan dari tahun ke tahun.
“Selain itu saya juga berharap untuk dinas lingkungan hidup tolong berikan penjelasan terkait pemisahan sampah basah dan kering itu, tapi tetap diangkut dengan digabung. Dan juga Dinas Kebudayaan, kami minta untuk pengembangan meseum misalnya, perlu inovasi kreatif yang menarik agar bisa lebih optimal,” pungkasnya.
Hal ini juga diperkuat Anggota banggar Yeni Rahman, yang mengungkapkan pihaknya perlu penjelasan sebelum memtuskan anggaran belanja terkait pelaksanaan perbaikan drainase yang tiap reses menjadi keluhan warga. “Harus ada skema pengerjaan drainase,” ujarnya.
“Inovasi dari lingkungan hidup, kita punya perda pengelolaan limbah domestik. Saya harap ada pendampingan di masyarakat bagaimana mengelola limbahnya,” pungkasnya.
Sementara itu, OPD yang juga mendapat memaparkan program unggulan diantaranya, Balitbangda, Bagian Pemberdayaan Masyarakat Setda Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RSUD daya, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Dinas Sosial.
Setelah mendengar sejumlah pemaparan OPD, wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali beserta anggota Banggar menyepakati akan melanjutkan pembahasan ini pada hari jumat, 12 November mendatang. (*)