KAMERA MAKASSAR — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan menggelar rapat evaluasi internal, Rabu (12/8/2026) membahas status kepengurusan dan keanggotaan PWI Kabupaten dan Kota.
Rapat dipimpin Ketua PWI Sulsel, Suwardi Thahir, didampingi pengurus lain, seperti Mappiar HS, Iksan Dj, FAS Rahmat, Ardiansyah Bandoe, Abdullah Rattingan, Iga K, dan dua pengurus ikut secara daring, Abdul Razak Arsyad dan Ade Cahyadi.
“Rapat ini untuk mengevaluasi pengurus dan keanggotaan PWI di daerah-daerah, setelah menerima laporan dari FAS Rahmad yang baru saja mengunjungi sejumlah kabupaten,” ungkap Suwardi.
Dalam perjalanan di daerah, FAS Rahmat menenukan sejumlah persoalan mendasar yang dinilai perlu segera dibenahi, antara lain pelaksana tugas (PLT) Ketua, penertiban keanggotaan, pengurusan Kartu Tanda Anggota (KTA), regenerasi kepemimpinan dan kepengurusan di daerah.
Dalam rapat itu, FAS Rahmat yang juga Sekretaris Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Sulsel, memaparkan perkembangan organisasi setelah berkeliling daerah. Pemaparan tersebut mencakup dinamika internal organisasi dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan administrasi serta kartu anggota.
Kondisi tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan evaluasi untuk memastikan keanggotaan sesuai dengan ketentuan organisasi. Penertiban diharapkan dapat menghasilkan data anggota yang lebih valid dan akurat.
Beberapa daerah menjadi perhatian seperti PWI Wajo, Bone, Soppeng, Enrekang, Luwu, Lutim, Lutra dan Toraja.
Di daerah tersebut ditemukan beberapa hal yang perlu segera dilakukan penyesuaian, baik Ketua atau PLT-nya maupun anggota.
“Kita akan benahi dan melakukan penyesuaian berdasarkan aturan yang ada. Kami juga segera berkoordinasi dengan DKP,” kata Suwardi.
Untuk Wajo, rapat membahas usulan beberapa anggota yang ingin mengubah nama media di KTA-nya sesuai dengan media tempatnya bekerja saat ini supaya
dapat kembali bergabung. Keaktifan anggota di daerah tersebut juga akan segera diverifikasi dan dilakukan revisi data apabila diperlukan.
Sementara itu, di Bone, status pelaksana tugas (PLT) akan ditunjuk yang baru. Rapat juga mencatat hampir seluruh daerah masih menghadapi kendala dalam proses pengurusan KTA.
Pada periode sebelumnya, lambannya respons dari tingkat provinsi dalam pelayanan administrasi anggota menjadi salah satu persoalan yang dinilai perlu segera dibenahi. Perbaikan mekanisme pelayanan KTA dipandang penting untuk memberikan kepastian bagi anggota di daerah.
Kondisi berbeda terjadi di Enrekang. Saat ini, hanya sekitar tiga anggota yang masih aktif. Lemahnya regenerasi menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi organisasi di daerah tersebut.
Rapat menilai pembenahan organisasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Penertiban KTA dan validasi data anggota di seluruh kabupaten/kota didorong menjadi salah satu agenda utama PWI dalam satu tahun ke depan.
“Dalam satu tahun ke depan, penertiban keanggotaan, penyelesaian KTA, regenerasi, reaktivasi KTA serta penguatan organisasi di daerah harus menjadi pekerjaan bersama,” kata Mappiar yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi.
Pembenahan dan juga pengangkatan PLT baru di saerah diharapkan dapat memperkuat maruah PWI melalui tata kelola yang transparan, terbuka, profesional, serta mampu membangun sinergi dengan berbagai pihak.(*)