MAROS– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menggelar Sosialisasi Produk Hukum Daerah Tahun 2026, dengan fokus utama Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Selasa (18/11/2026). Hadir puluhan peserta dari unsur perangkat daerah, camat, lurah/kepala desa, tokoh masyarakat, hingga unsur penegak Perda.
Turut hadir dua anggota DPRD Maros sebagai narasumber dan pembicara, yakni *Andi Fajrin dari Fraksi Golkar* dan *Andi Safriadi dari Fraksi PAN*. Keduanya hadir mewakili lembaga legislatif dalam rangka memastikan Perda yang telah ditetapkan benar-benar dipahami dan dapat dijalankan di tengah masyarakat.
Dalam pemaparannya, Bagian Hukum Setda Maros menjelaskan latar belakang ditetapkannya Perda Trantibum ini. Perda ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak setiap warga, serta menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keindahan di Kabupaten Maros.
Materi yang disampaikan mengacu pada sejumlah regulasi di atasnya, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Perda ini juga merupakan tindak lanjut dari pencabutan Perda Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
*Andi Fajrin* dalam kesempatan itu menegaskan, Perda Trantibum bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan untuk melindungi masyarakat itu sendiri.
“Perda ini kita buat bersama Pemkab agar Maros ini tertib. Pedagang bisa berjualan dengan nyaman, pengguna jalan bisa lewat dengan aman, dan masyarakat bisa tidur dengan tenang. Tapi semua itu hanya bisa jalan kalau aturannya dipahami dan ditaati bersama,” ujar Andi Fajrin.
Sementara itu, *Andi Safriadi* mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk menjadi corong informasi di wilayahnya masing-masing. Menurutnya, tugas DPRD tidak berhenti pada pengesahan Perda, tetapi juga mengawal hingga Perda tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya.
“Hari ini DPRD dan Pemkab hadir bersama. Artinya kita tidak mau Perda ini hanya jadi dokumen di lemari. Kita mau Perda Trantibum ini hidup di lapangan, ditegakkan secara humanis, dan yang paling penting masyarakat paham apa yang boleh dan apa yang tidak boleh,” kata Andi Safriadi.
Kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif. Sejumlah peserta aktif bertanya terkait penertiban pedagang kaki lima, penanganan bangunan liar, kebisingan, hingga penegakan terhadap pelanggaran ketertiban di ruang publik. Narasumber dari Bagian Hukum dan Satpol PP menjawab satu per satu dengan mengedepankan pendekatan persuasif sebelum penindakan.
Di akhir acara, seluruh peserta dan narasumber melakukan foto bersama di Ruang Pola Kantor Bupati Maros sebagai bentuk komitmen bersama untuk mengawal implementasi Perda Trantibum di Kabupaten Maros.
Dengan sosialisasi ini, Pemkab Maros berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Maros yang tertib, aman dan bersih

