Kameraliputan.com — Maros — Skema teknis pemberian beasiswa untuk mahasiswa di Kabupaten Maros saat ini tengah digodok Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros bersama Dewan Pendidikan dan Komisi III DPRD.
Sejatinya, pemberian beasiswa untuk mahasiswa telah diupayakan Pemkab Maros di bawah kepemimpinan Bupati Maros Chaidir Syam dan Wakil Bupati Suhartina Bohari sejak tahun 2019 lalu, namun belum terealisasi hingga saat ini karena terbentur regulasi.
“Pemberian beasiswa untuk SD dan SMP sudah. SMA belum karena bukan kewenangan kita, termasuk mahasiswa,” kata Sekertaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin, saat Seminar Pendidikan dan Penyelenggaraan Beasiswa di Perguruan Tinggi, di Gedung Baruga A, Rabu (24/04/2024).
Terkait upaya pemberian beasiswa kepada mahasiswa, Andi Davied menjelaskan Pemkab Maros sudah mengupayakan hal tersebut sejak tahun 2019 lalu, hanya saja belum terealisasi karena terbentur teknis pelaksanaan terkait dengan kewenangan dan teknis penganggarannya.
“Yang pernah kita lakukan melalui HPPMI, pernah juga memanggil Baznas, cuma belum terlaksana. Kami juga pernah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk menghadap Rektor Unhas, menghadap langsung Gubernur bersama Bupati Wajo dan perwakilan APKASI, tapi terbentur teknis pelaksanaan,” jelasnya.
“Secara keinginan kita mau memberikan beasiswa kepada mahasiswa, tapi secara teknis kita tidak bisa,” tambahnya.
Bupati Instruksikan Sekda Godok Perbup
Ribetnya pemberian beasiswa kepada mahasiswa, sebagai jalan tengah terkait solusi dari permasalahan ini, Bupati Maros Chaidir Syam menginstruksikan Sekda Maros Andi Davied Syam Syamsuddin menggodok Peraturan Bupati (Perbup).
“Yang utama dulu kita godok Perbupnya, siapa ada celahnya sambil kita mencarikan titik temunya. Ini tugas pak Sekda untuk mencarikan solusinya. Kalau bisa secepatnya supaya bisa direalisasikan tahun 2025,” kata Bupati Chaidir saat FGD di Ruang Rapat Bupati.
Sementara Ketua Dewan Pendidikan Maros, Nurjaya mengatakan ribetnya regulasi terkait pemberian beasiswa kepada mahasiswa merupakan sesuatu yang perlu dijawab.
“Fenomena ini merupakan sesuatu yg perlu dijawab dengan berbagai upaya. Kami sangat menghormati, karena membuat kebijakan memang harus ada dasar hukumnya,” ujarnya.
Nurjaya menilai pemberian beasiswa di Maros sebenarnya sudah dilakukan Pemkab Maros, hanya saja belum masif seperti daerah lain.
“Kami juga maklumi adanya regulasi yang membatasi terkait pemberian beasiswa ini, tapi kami juga berharap skema pemberian beasiswa untuk S1,S2 dan S3 bisa terlayani semua,”tuturnya.
Namun Nurjaya mengakui tetap bijaksana, sebab kebutuhan pembangunan bukan hanya sektor pendidikan saja, bukan kebutuhan beasiswa saja, tapi ada kebutuhan lain yang menjadi tugas utama Pemkab Maros. (***)