Muscab ini dilaksanakan berdasarkan surat undangan resmi panitia pelaksana nomor `01/MUSCAB/PASI-MRS/VIII/2026` tertanggal 4 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Syukrie Sjahrir, S.E., Sekretaris Panitia Muhammad Yusuf, serta diketahui oleh Plt. Ketua Umum PASI Maros, Ilham Munir, SH., M.Si.

Acara yang mengusung tema **”Konsolidasi Organisasi dan Regenerasi Atlet Untuk Kemajuan Atletik Indonesia”** ini dihadiri oleh jajaran pengurus, jajaran panitia, pengurus KONI Maros, serta para pemangku kepentingan olahraga atletik setempat.

Melalui rangkaian musyawarah yang berjalan dengan lancar dan demokratis, **A. Takdir, S.Pd.** resmi terpilih untuk memimpin Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Maros periode mendatang.

Ucapan selamat dan apresiasi pun mengalir, salah satunya dari Ketua Umum KONI Kabupaten Maros, Chaerul Syahab, S.Pd., M.Pd.

Takdir, S.Pd. sebagai Ketua PASI Kabupaten Maros. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Maros.”*Melalui ajang Muscab ini, PASI Kabupaten Maros berkomitmen untuk memperkuat struktur organisasi dan memfokuskan pembinaan usia dini guna melahirkan bibit-bibit atlet potensial yang mampu berprestasi, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

Artikel Gelar Muscab 2026,A.Takdir Terpilih Sebagai Ketua PASI Kabupaten Maros  pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Terpilihnya Ervan secara aklamasi menjadi penanda kuat atas soliditas internal organisasi sekaligus bentuk kepercayaan penuh peserta MUBES terhadap kapasitas, integritas, dan komitmennya dalam membawa LKBH Maros menuju arah yang lebih progresif.

Sebelumnya, menjelang pelaksanaan MUBES I, dinamika regenerasi kepemimpinan di tubuh LKBH Maros mulai menghangat dan menjadi perhatian berbagai kalangan. Momentum tersebut dipandang sebagai langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan organisasi yang tetap berorientasi pada penegakan hukum, pemberian bantuan hukum, serta pengabdian kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Ervan Prakasa Dirgahayu Putra menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin LKBH Maros selama tiga tahun ke depan.

“Amanah ini bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab besar untuk memastikan LKBH Maros tetap menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan, memberikan pendampingan hukum, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.”

Ia juga menegaskan bahwa kepemimpinannya akan berfokus pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses bantuan hukum, serta pembangunan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

MUBES I LKBH Maros mengusung semangat regenerasi dan konsolidasi organisasi sebagai fondasi untuk memperkuat eksistensi lembaga di tengah tantangan hukum dan sosial yang semakin kompleks. Semangat tersebut juga sejalan dengan tema MUBES I, yaitu “Mengukuhkan Regenerasi, Meneguhkan Integritas, Mengabdi untuk Keadilan.”

Dengan terpilihnya Direktur Eksekutif secara aklamasi, diharapkan LKBH Maros dapat terus tumbuh sebagai lembaga yang profesional, independen, dan responsif terhadap kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Maros.

Artikel Mubes Ke I LKBH Maros, Ervan Prakasa Sah Terpilih Secara Aklamasi pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Di Kecamatan Camba, Kamis (6/8/2026), tim penilai menyambangi Desa Cenrana. Kedatangan rombongan di wilayah pegunungan tersebut disambut hangat dengan tradisi Mappadekko (atau Mappadendang), yakni tradisi agraris penumbukan padi khas Bugis-Makassar menggunakan alu dan lesung kayu (pallungeng). Atraksi budaya ritmis ini digelar sebagai bentuk rasa syukur atas hasil bumi sekaligus simbol kebersamaan.

Hadir dalam penyambutan tersebut Camat Camba Andi Kemal Wahyudi S.Sos., M.Si., Ketua TP PKK Kecamatan Camba Andi Saidah Andriyani Kemal S.Pd., Kepala Desa Cenrana Andi Syafruddin, serta Ketua TP PKK Desa Cenrana Andi Suriati. Di Desa Cenrana, tim memantau langsung pemanfaatan lahan pekarangan warga, pengelolaan Posyandu, serta peran kader PKK dalam pemberdayaan keluarga.

Selanjutnya pada Jumat (7/8/2026), penilaian berlanjut ke Kecamatan Turikale, tepatnya di Kelurahan Adatongeng. Rombongan disambut oleh Camat Turikale Nasaruddin S.Hut, Ketua TP PKK Kecamatan Turikale, Lurah Adatongeng Yasin Mentri, serta Ketua TP PKK Kelurahan Adatongeng. Dalam kunjungan tersebut, Ketua TP PKK Maros Hj. Ulfiah Nur Yusuf turut melakukan aksi panen tomat di Kebun Dasawisma Adatongeng.

Turut hadir dalam rangkaian kunjungan di kedua wilayah tersebut jajaran Forkopimcam, para Kepala Desa dan Lurah, Ketua TP PKK desa/kelurahan se-kecamatan, tokoh masyarakat, unsur pemuda, petugas kesehatan, serta para kader PKK setempat.

Ketua TP PKK Kabupaten Maros, Apt. Hj. Ulfiah Nur Yusuf S.Si., menyampaikan bahwa kompetisi dan penilaian ini mencakup 10 Program Pokok PKK—seperti pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, kesehatan, hingga HATINYA PKK—serta evaluasi Dasawisma, Posyandu, Rumah Gizi, BKB, PAUD HI, UP2K, PAAR, penerapan SimPKK, dan perpustakaan desa/kelurahan.

“Tujuan dari kompetisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen organisasi PKK di tingkat desa dan kelurahan, mengasah keterampilan masyarakat, serta mendorong tertib data dan pelaporan,” ungkap Hj. Ulfiah.

Ia berharap melalui lomba ini, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat di semua tingkatan dapat terus terjalin erat, sekaligus memotivasi seluruh kader PKK untuk berinovasi demi mewujudkan keluarga dan masyarakat Maros yang sejahtera serta berdaya saing.

Artikel Rangkaian Lomba HKG PKK ke-54 di Maros: Tim Penilai Kunjungi Camba dan Turikale, Disambut Mappadekko hingga Panen Tomat pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Artikel Koni Maros Gelar Rapat Pengurus Dan Doa Bersama pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini dipimpin oleh Andi Sudirman Sulaiman , merengkuh penghargaan untuk kategori Pembangunan Infrastruktur Terpadu dan Konektivitas Wilayah. Apresiasi ini diberikan atas keberlanjutan dedikasi serta terobosan pembangunan melalui program Multi Years Project (MYP) senilai Rp3,7 triliun—sebuah program strategis yang dirintis sejak era Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Program tersebut dinilai sukses memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendorong pemerataan pembangunan di 24 kabupaten/kota se-Sulsel, termasuk penanganan jalan provinsi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan penataan fasilitas publik.

Pada ajang yang sama, Pemerintah Kabupaten Maros turut mengukir prestasi dengan meraih penghargaan kategori Katalis Pemulihan Ekonomi Pascapandemi. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Maros, Chaidir Syam, yang hadir didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Maros, Muhammad Gemilang Pagessa.

Keberhasilan Kabupaten Maros mendapat apresiasi tinggi atas efektivitas langkah cepat Pemkab Maros dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Sempat terkontraksi hingga -10,87 persen pada masa pandemi (2020) akibat penurunan aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin dan pembatasan mobilitas, ekonomi Maros berhasil bangkit secara konsisten hingga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 9,13 persen.

Akselerasi ekonomi Maros tersebut dicapai melalui serangkaian kebijakan strategis, di antaranya:

Kemudahan Investasi: Penyederhanaan perizinan dan pendampingan intensif bagi para investor.

Penguatan Sektor Unggulan: Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan, serta penguatan ketahanan pangan daerah.

Pengembangan Pariwisata & UMKM: Revitalisasi destinasi wisata unggulan serta bantuan permodalan, pelatihan, digitalisasi, dan perluasan akses pasar bagi pelaku UMKM.

Dukungan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi sebagai penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat.

Ajang detiktimur Awards 2026 yang digagas oleh detikcom dan detikSulsel ini menjadi bentuk penghormatan bagi para pemimpin dan pemerintah daerah di Indonesia Timur yang terus menghadirkan inovasi, kepemimpinan adaptif, serta program kerja berdampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Artikel Gubernur Sulsel dan Pemkab Maros Sabet Penghargaan detiktimur Awards 2026: Komitmen Pembangunan dan Pemulihan Ekonomi Diapresiasi pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Anggota DPRD Maros, Arie Anugrah, menyampaikan bahwa perda ini hadir untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, termasuk memberikan perhatian khusus dan jaminan kesetaraan bagi pekerja disabilitas.

“Wujud perhatian paling besar adalah perda ketenagakerjaan. Di dalamnya terdapat pengaturan terkait kesejahteraan pekerja disabilitas. Mereka dijamin mendapatkan kesempatan kerja yang sama tanpa diskriminasi,” ujar Arie, Jumat (1/5/2026).

Kewajiban Fasilitas Kesejahteraan dan Aksesibilitas
Selain melarang tindakan diskriminatif, regulasi baru ini mengharuskan perusahaan untuk menyediakan perlakuan yang setara serta fasilitas kesejahteraan yang memadai bagi pekerja dan keluarganya.

Beberapa sarana dan fasilitas yang wajib disediakan oleh pengusaha meliputi:

Layanan Keluarga & Anak: Tempat penitipan anak, ruang laktasi, dan layanan keluarga berencana.

Fasilitas Dasar & Akomodasi: Tempat tinggal/perumahan pekerja, ruang istirahat, serta penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Kebutuhan Penunjang: Fasilitas ibadah, kantin, layanan kesehatan, sarana olahraga, hingga fasilitas rekreasi.

Pengawasan Ketat dan Sanksi Bertingkat
Arie menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, pembinaan, pengendalian, hingga evaluasi berkala terhadap implementasi aturan ini di lapangan. Bagi pengusaha atau perusahaan yang membangkang, Perda Ketenagakerjaan Maros telah menyiapkan sanksi administratif yang cukup tegas.

Sanksi tersebut diterapkan secara bertingkat, antara lain:

Teguran & Peringatan Tertulis: Sebagai tindakan awal atas pelanggaran aturan.

Pembatasan Hak Usaha: Pembatalan insentif, pembatalan kemudahan berinvestasi, hingga pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha.

Pembatalan Izin: Pembatalan persetujuan dan pendaftaran usaha.

Penghentian Operasional: Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.

Sanksi Terberat: Pencabutan izin usaha secara permanen bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan.

Dengan disahkannya Perda Ketenagakerjaan ini, DPRD Kabupaten Maros berharap iklim kerja di Maros menjadi lebih inklusif, adil, dan mampu mendongkrak taraf hidup para buruh beserta keluarganya.

Artikel DPRD Maros Sahkan Perda Ketenagakerjaan: Lindungi Pekerja Disabilitas hingga Sanksi Pencabutan Izin Usaha pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Keberhasilan program ini ditandai dengan prosesi penyerahan peta pemetaan batas wilayah per dusun dalam bentuk hardfile (cetak) berkualitas tinggi kepada Pemerintah Desa Bonto Matene. Acara penyerahan berlangsung khidmat di Kantor Desa Bonto Matene, Maros.

Berdasarkan foto dokumentasi, terlihat momen serah terima peta tersebut. Peta administratif Desa Bonto Matene yang dicetak besar dan dipasangi bingkai rapi diserahkan oleh perwakilan mahasiswa KKN-T Unhas kepada perwakilan Pemerintah Desa Bonto Matene. Tampak dalam foto, Koordinator Desa (Kordes) KKN-T Unhas bersama lima rekan mahasiswa lainnya—yang mengenakan rompi merah khas KKN Tematik Unhas—berfoto bersama Bapak Kepala Desa Bonto Matene (yang mengenakan kemeja batik dan kopiah) di ruang pertemuan kantor desa. Ekspresi kebahagiaan dan apresiasi terpancar dari wajah kedua belah pihak saat memegang peta hasil karya mahasiswa tersebut.

Program digitalisasi wilayah ini dilatarbelakangi oleh krusialnya kepastian batas administratif antar dusun sebagai fondasi utama perencanaan pembangunan desa, alokasi anggaran yang tepat sasaran, hingga optimalisasi tata kelola pelayanan publik. Sebelum adanya program ini, batas-batas antar dusun di Desa Bonto Matene masih mengandalkan acuan lisan turun-temurun dan batas alam informal, yang rentan menimbulkan ketidakjelasan dan potensi konflik di masa depan.

Merespons kondisi tersebut, mahasiswa KKN-T Unhas mengambil inisiatif untuk membuat peta digital berbasis GIS. Teknologi ini memungkinkan dihasilkannya peta spasial dengan presisi tinggi serta mudah diakses dan diperbarui.

Pelaksanaan program dilakukan secara bertahap dan partisipatif. Diawali dengan survei lapangan dan pelacakan batas wilayah bersama tokoh masyarakat, kepala dusun, serta perangkat desa. Data spasial valid yang dihimpun di lapangan kemudian diolah menggunakan perangkat lunak GIS canggih untuk memetakan koordinat, garis batas yang tegas, serta pembagian wilayah tiap dusun secara komprehensif. Hasil akhir dari sistem informasi geografis ini dicetak menjadi peta fisik (hardfile) yang jernih dan detail, siap digunakan oleh aparatur desa.

Koordinator Mahasiswa KKN-T Infrastruktur PU Unhas Gelombang 116 Desa Bonto Matene menyampaikan harapan besar agar program ini menjadi kontribusi nyata akademisi dalam mendorong digitalisasi di tingkat desa.

“Digitalisasi pemetaan batas dusun berbasis GIS ini kami hadirkan agar Desa Bonto Matene memiliki basis data spasial yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Peta cetak yang kami serahkan hari ini bukan sekadar arsip visual, melainkan instrumen vital dalam penyusunan kebijakan pembangunan infrastruktur dan mitigasi potensi konflik batas wilayah di masa depan,” ujarnya penuh semangat.

Pihak Pemerintah Desa Bonto Matene menyambut hangat dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselesaikannya peta wilayah tersebut. Kepala Desa Bonto Matene menegaskan bahwa keberadaan peta batas dusun berbasis GIS ini sangat membantu kinerja aparatur desa.

“Kami sangat berterima kasih kepada mahasiswa KKN-T Unhas atas dedikasi dan karyanya. Peta cetak hardfile ini akan langsung kami pasang di ruang rapat desa dan dimanfaatkan sebagai acuan resmi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) serta penyelesaian urusan administrasi dusun,” tutur Kepala Desa dengan nada bangga.

Melalui keberhasilan program kerja individu ini, mahasiswa KKN-T Infrastruktur PU Gelombang 116 Unhas berharap Desa Bonto Matene dapat terus mengembangkan pemanfaatan teknologi geospasial dalam tata kelola pemerintahan desa. Peta ini diharapkan tidak hanya menjadi produk akhir, tetapi awal dari pengelolaan wilayah yang lebih presisi, efisien, dan modern di Desa Bonto Matene, serta menjadi contoh bagi desa-desa lain di Sulawesi Selatan

Artikel Dukung Tata Kelola Wilayah Presisi, Mahasiswa KKN-T Unhas Hadirkan Digitalisasi Pemetaan Batas Dusun Berbasis GIS di Bonto Matene pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau dan menilai implementasi 10 Program Pokok PKK di tingkat desa, termasuk keberhasilan pemanfaatan pekarangan dan Kebun Dasawisma melalui program HATINYA PKK (Halaman, Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman) guna mendukung ketahanan pangan serta kesejahteraan keluarga.

Kedatangan Ketua TP PKK Kabupaten Maros, Apt. Hj. Ulfiah Nur Yusuf Chaidir, beserta rombongan tim penilai disambut sangat hangat dan meriah oleh warga desa, tokoh masyarakat, hingga anak-anak sekolah yang berbaris menyapa di sepanjang jalan menuju lokasi penilaian.

Sinergi Lintas Sektor dan Forkopimcam
Penilaian Lomba PKK hari kedua ini dihadiri langsung oleh jajaran pemerintah kecamatan, unsur Forkopimcam, serta berbagai elemen masyarakat yang menunjukkan tingginya sinergi di tingkat wilayah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut: Pimpinan TP PKK Kabupaten Maros Ketua TP PKK Kabupaten Maros: Apt. Hj. Ulfiah Nur Yusuf Chaidir

Jajaran Pemerintah Kecamatan: Camat Tompobulu: Hamril, S.Hut., M.P.
PPID Kabupaten Maros Camat Tanralili: Sudarmin, S.E., M.Si. Ketua TP PKK Kecamatan Tompobulu & Tanralili Para Kepala Desa dan Ketua TP PKK Desa se-Kecamatan Tompobulu dan Tanralili Unsur Forkopimcam & Kesehatan Danramil Tompobulu & Tanralili:Kapolsek Tompobulu & TanraliliKepala Puskesmas (Kapus) Tompobulu & Tanralili:Unsur Masyarakat & Mahasiswa:Tokoh Masyarakat & Pengurus Karang TarunaAnggota PKK Remaja

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan Universitas Muslim Indonesia (UMI)

Tinjau Kebun Dasawisma dan Peran Generasi Muda
Salah satu titik fokus penilaian berada di Kebun Dasawisma Planet, Desa Bonto Manurung. Di lokasi ini, rombongan tim penilai memantau langsung pemanfaatan lahan pekarangan yang dikelola secara terpadu oleh warga.

Keterlibatan aktif generasi muda—seperti anggota Karang Taruna, PKK Remaja, hingga kolaborasi dengan mahasiswa KKN UNHAS dan UMI—memberikan energi baru serta inovasi dalam menyukseskan gerakan PKK di tingkat desa.

Melalui penilaian di hari kedua ini, diharapkan Desa Bonto Manurung dan Desa Purnakarya dapat menjadi percontohan dalam menggerakkan potensi lokal demi mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Artikel Hari Kedua Penilaian Lomba PKK Berlangsung Semarak di Bonto Manurung dan Purnakarya pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Pengukuhan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Partai Gerindra Sulsel yang digelar di Gedung Upperhills, Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, pada Selasa (4/8/2026) siang.

Pengukuhan ini mempertegas secara resmi bergabungnya sejumlah pimpinan daerah di Sulsel ke dalam barisan partai besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Daftar Kepala Daerah dan Tokoh yang Dikukuhkan
Adapun lima kepala daerah yang secara resmi menerima mandat sebagai Ketua DPC Gerindra di wilayahnya masing-masing, yaitu:

Bupati Wajo: Andi Rosman

Bupati Enrekang: Muh. Yusuf Ritangnga

Bupati Kepulauan Selayar: Muhammad Natsir Ali

Bupati Sinjai: Ratnawati Arif

Bupati Luwu Utara: Andi Abdullah Rahim

Selain lima bupati tersebut, Sufmi Dasco Ahmad juga mengukuhkan dua tokoh penting lainnya:

Unru Baso (Anggota DPR RI) sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Luwu Timur.

Trisal Tahir sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Palopo.

Komitmen Membesarkan Partai di Daerah
Menanggapi kepercayaan yang diberikan oleh DPP Partai Gerindra, Bupati Wajo, Andi Rosman, menyampaikan rasa terima kasih dan komitmennya untuk mengemban tugas baru ini dengan maksimal.

“Ini adalah amanah dan tanggung jawab besar bagi kami. Kami berkomitmen penuh untuk membesarkan Partai Gerindra di Kabupaten Wajo serta menyatukan potensi daerah demi kemajuan masyarakat,” tegas Andi Rosman seusai pengukuhan.

Antusiasme Ribuan Kader
Setelah seluruh penyerahan SK selesai dilakukan, para Ketua DPC yang baru dikukuhkan berdiri berjajar di atas panggung utama bersama jajaran pengurus DPP dan DPD Gerindra Sulsel untuk sesi foto bersama.

Momen tersebut disambut gemuruh tepuk tangan dan antusiasme tinggi dari ribuan kader Gerindra yang memadati lokasi Rakorda sejak pagi hari. Pengukuhan ini diharapkan semakin memperkuat konsolidasi serta mesin politik Partai Gerindra di Sulawesi Selatan dalam mengawal agenda-agenda politik mendatang.

Artikel Dasco Resmi Kukuhkan 5 Kepala Daerah Sulsel Jadi Ketua DPC Gerindra, Andi Rosman: Ini Amanah Besar pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Penegasan tersebut disampaikan Zulhas usai membuka Seminar Nasional Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (4/8/2026).

“Koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan dan subsidi agar tepat sasaran, bukan untuk menyaingi usaha ritel modern,” tegas Zulkifli Hasan di hadapan para peserta seminar.

Pembangunan Tahap Pertama dan Kolaborasi Bersama TNI
Pemerintah menargetkan pembangunan gedung KDKMP pada tahap awal ini dapat rampung hingga 35.872 unit pada akhir Agustus 2026, dengan target operasional resmi dimulai pada September mendatang.

Zulhas mengakui bahwa mengejar target puluhan ribu unit dalam waktu singkat bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, pemerintah menjalin kolaborasi erat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mempercepat proses konstruksi di lapangan.

“Pembangunan 35 ribu koperasi tahun ini dibantu oleh TNI. Terima kasih kepada teman-teman TNI. Kalau semuanya dikontrakkan satu per satu melalui proses tender, tentu akan memakan waktu yang sangat lama. Keterlibatan TNI terbukti mempercepat proses ini,” ujar Zulhas.

Dari total target nasional sebanyak 80 ribu unit, pemerintah merencanakan pembangunan secara bertahap. Setelah merampungkan sekitar 35 ribu unit tahun ini, pembangunan dilanjutkan tahun depan dengan target mencapai 60 ribu unit.

“Ini pekerjaan yang sangat besar. Puluhan ribu desa tidak mungkin selesai dalam satu hari, mungkin membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun,” tambahnya.

Fungsi Strategis: Off-Taker Hasil Tani dan Pusat Distribusi Bantuan
Selain menjadi wadah penyaluran bantuan pemerintah seperti bantuan pangan hingga alat dan mesin pertanian (alsintan), KDKMP diproyeksikan memegang peran kunci dalam menopang perekonomian kawasan pedesaan.

Koperasi ini disiapkan bertindak sebagai penyerap (off-taker) hasil produksi pertanian maupun perikanan warga sebelum disalurkan lebih lanjut ke badan usaha seperti Perum Bulog. Langkah ini diharapkan mampu memutus rantai tengkulak yang kerap merugikan petani dan nelayan.

Untuk mendukung operasional secara maksimal pada tahap awal, gaji para pengelola koperasi akan ditanggung langsung melalui APBN.

Dukungan Logistik Lengkap di Tiap Desa
Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menyampaikan optimismenya bahwa pembangunan fisik beserta penyediaan sarana operasional dapat terealisasi sesuai tenggat waktu.

Yandri menjelaskan bahwa setiap unit KDKMP akan dibekali dengan sarana pendukung logistik yang memadai untuk menjamin kelancaran distribusi.

Armada Logistik: Setiap koperasi akan dilengkapi 1 unit truk, 1 unit mobil pick-up, dan 2 unit kendaraan operasional.

Solusi Lahan: Bagi desa yang belum memiliki lahan siap pakai, pemerintah daerah dan kementerian terkait sedang memformulasikan solusi terbaik secara bertahap.

“Memang pelaksanaannya bertahap, tidak sekaligus. Kita pastikan sarana operasional dan gudangnya siap mendukung distribusi kebutuhan pokok, penyimpanan hasil produksi, hingga mendorong tumbuhnya usaha produktif di tingkat desa,” pungkas Yandri.

Artikel Zulhas Tegaskan Kopdes Merah Putih Bukan Supermarket, Targetkan 35.872 Unit Rampung Agustus 2026 pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.