Makassar – Bank Indonesia (BI) menggandeng Pemprov Sulsel secara aktif mendorong percepatan investasi dan perdagangan. Upaya promosi investasi dan perdagangan dapat dilihat melalui website www.investinsouthsulawesi.com.
Bank Indonesia selama 2022 telah mempromosikan sembilan Investment Project Ready to Offer (IPRO) yang menghasilkan minat investasi sebesar Rp8,79 triliun dari 22 calon investor.
Kepala Perwakilan BI Sulsel, Causa Iman Karana menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Sulsel tidak dapat bergantung pada konsumsi masyarakat ataupun konsumsi pemerintah, melainkan harus didorong melalui investasi.
“Sampai dengan pertengahan 2023, Bank Indonesia telah mempromosikan empatbIPRO dengan minat investasi Rp2,216 trilian dari sembilan calon investor melalui Indonesia Investment Forum Dubai dan berbagai bilateral meeting,” kata Cik–sapaan akrabnya.
Capaian investasi tersebut, kata dia, dalam Dedicated Team Meeting (DTM) Forum Percepatan Investasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Sulawesi Selatan (Pinisi Sultan) di The Rinra Hotel Makassar, Kamis, (8/6/2023).
Tak hanya investasi, Cik menyebutkan, BI juga mendorong peningkatan ekspor melalui fasilitasi keikutsertaan UMKM binaan maupun mitra dalam berbagai global trade fair/expo.
BI berharap agar sinergi antara KPwBI Sulsel dengan stakeholder terkait dalam Forum PINISI SULTAN dapat terus dioptimalkan.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulsel Ichsan Mustari menyampaikan, apresiasi atas kolaborasi apik antara Pemprov Sulsel dan BI Sulsel selama tiga tahun terakhir di bidang investasi dan perdagangan.
Gubernur Sulsel juga menyampaikan empat arahan strategis, yaitu pertama Sulsel perlu memiliki proyek infrastruktur yang mampu memberi multiplier effect bagi perekonomian.
Kedua, pemerintah daerah perlu mendukung perwujudan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru antara lain melalui percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus.
“Ketiga, yaitu UMKM yang selama ini menjadi penopang perekonomian Sulsel, perlu terus didorong dan dikembangkan sehingga mampu naik kelas dan mampu untuk melakukan ekspor. Terakhir, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan one stop service investasi untuk mendukung kemudahan berusaha, baik yang bersifat investasi maupun kerja sama perdagangan,” tutup Ichsan. (*)