KAMERA MAROS – Kabupaten Maros kini tidak hanya dikenal sebagai pintu gerbang menuju Bandara Sultan Hasanuddin, tetapi juga sebagai saksi bisu dari pemandangan yang telah menjadi “tradisi” menjemukan: antrean panjang truk di berbagai SPBU, termasuk di Turikale. Sudah berbulan-bulan pemandangan ini menghiasi ruas jalan, mengubah aspal yang seharusnya menjadi jalur pergerakan ekonomi menjadi area parkir raksasa bagi kendaraan berat yang berharap mendapatkan tetesan solar subsidi.
Bagi warga sekitar dan pengendara yang melintas, ini bukan lagi sekadar pemandangan biasa—ini adalah gangguan nyata. Kemacetan yang mengular, terhambatnya arus distribusi logistik, hingga meningkatnya biaya operasional transportasi adalah harga mahal yang harus dibayar masyarakat setiap hari.
Suara Keresahan dari SMSI Maros
Menanggapi polemik yang tak kunjung usai, SMSI Kabupaten Maros angkat bicara, Mereka menilai bahwa narasi “kondisi aman” yang sering didengungkan tidak lagi menyentuh akar persoalan. Publik menuntut transparansi total. Apakah ini masalah kurangnya kuota? Apakah permintaan yang melonjak tajam? Atau—sebuah kecurigaan yang enggan hilang—adanya oknum yang bermain di balik layar penyelewengan BBM subsidi?
“Publik berhak tahu. Jika ada penyelewengan, aparat harus bertindak tanpa pandang bulu. Jika masalahnya ada pada sistem distribusi, maka pemerintah dan Pertamina harus jujur dan menghadirkan solusi konkret, bukan sekadar jawaban normatif,” tegas harmin thomaru, Ketua SMSI Kab.Maros.
Jawaban Pertamina: Antara Sistem dan Pola Konsumsi
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui Okky Aditya menegaskan bahwa stok Biosolar di wilayah Sulawesi dalam kondisi aman. Antrean, menurut mereka, lebih disebabkan oleh “jam sibuk” dan proses verifikasi sistem Subsidi Tepat yang kini lebih ketat untuk memastikan penyaluran tidak bocor ke pihak yang tidak berhak.
Pertamina juga telah berupaya melakukan optimalisasi distribusi dan pengawasan bersama aparat. Bahkan, masyarakat diajak untuk menjadi “mata” melalui Call Center 135 jika menemukan pelanggaran di lapangan.
Menanti Langkah Nyata Sang Menteri
Namun, di mata masyarakat, pernyataan di atas kertas seringkali terasa jauh dari kenyataan di lapangan. Ketika truk-truk masih berbaris memakan badan jalan setiap hari, kepercayaan publik mulai menipis. Harapan kini digantungkan pada sosok yang lebih otoritatif, yakni Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Publik mendesak sang menteri untuk turun tangan secara langsung, membedah karut-marut distribusi ini, dan memastikan pengawasan benar-benar bekerja, bukan sekadar imbauan.
Pada akhirnya, sebuah kebijakan dikatakan berhasil bukan ketika sistemnya terlihat canggih di atas kertas, melainkan ketika dampaknya dirasakan nyata: arus lalu lintas lancar, distribusi barang terjamin, dan tidak ada lagi warga yang harus tercekik oleh ketidakpastian. Antrean panjang di Maros adalah “alarm” yang terus berbunyi, menuntut pembuktian bahwa negara benar-benar hadir untuk melindungi hak masyarakat atas BBM subsidi yang tepat sasaran.
Selama antrean masih mengular, pertanyaan besar akan terus membayangi: Sampai kapan masyarakat harus menanggung konsekuensi dari sistem yang belum sepenuhnya sinkron dengan realita di lapangan?
