JAKARTA, Kameraliputan.com – Di tengah euforia peningkatan signifikan status desa di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, perhatian kini terfokus pada Kepulauan Tanakeke. Gugusan pulau satu-satunya di Takalar ini menjadi medan pertempuran terakhir dalam upaya pengentasan kemiskinan infrastruktur, menaungi empat desa yang masih berstatus ‘tertinggal’.
Kondisi kritis empat desa kepulauan ini menjadi topik utama audiensi antara Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendesa PDT), Ahmad Riza Patria, dan Bupati Takalar, Firdaus Daeng Manye, di kantor Kemendes PDT, Jumat (24/10/2025).
Bupati Firdaus Daeng Manye melaporkan bahwa secara umum, Takalar telah mencatat kemajuan luar biasa. Dalam setahun terakhir, jumlah desa mandiri melonjak drastis, dari 16 menjadi 43 desa. Namun, Tantangan nyata berada di Tanakeke. Dari enam desa di kepulauan tersebut, empat desa—yaitu Mattiro Baji, Rewatayya, Balangdatu, dan Minasa Baji—masih terperangkap dalam kategori desa tertinggal.
Populasi sekitar 8.000 jiwa di Tanakeke menghadapi dua krisis dasar yang bersifat fundamental dan menghambat segala sektor produktivitas, mulai dari nelayan, petani rumput laut, hingga pelayanan publik.
Ironi Air dan Kegelapan Listrik
Persoalan utama yang dipaparkan Bupati adalah keterbatasan air bersih dan ketiadaan jaringan listrik permanen.
“Warga kami di Tanakeke, ironisnya, harus membeli air tawar yang diangkut dengan perahu dari daratan utama. Biaya yang dikeluarkan sangat tinggi, menjadikan air bersih sebagai komoditas mewah, bukan hak dasar,” ungkap Bupati Firdaus.
Selain krisis air, kehidupan malam di Tanakeke didominasi oleh raungan generator (genset) yang mahal biaya operasionalnya. Sebagian besar rumah tangga tidak memiliki akses ke listrik permanen, membuat kegiatan belajar mengajar dan produktivitas pada malam hari sangat terganggu.
Kedua masalah ini tidak hanya menurunkan kualitas hidup, tetapi juga memutus mata rantai ekonomi. Biaya operasional yang tinggi untuk genset dan air bersih menggerus habis modal usaha nelayan dan mengurangi daya saing produk lokal.
ALI: Integrasi Dasar untuk Desa Kepulauan
Menyadari bahwa tantangan geografis membutuhkan solusi yang tidak terfragmentasi, Pemerintah Kabupaten Takalar mengusulkan sebuah model inovatif: Model Layanan Dasar Terpadu ALI (Air, Listrik, Internet). Model ini diharapkan menjadi katalis transformasi bagi empat desa tertinggal Tanakeke.
Konsep ALI mengintegrasikan tiga kebutuhan infrastruktur vital melalui teknologi berbasis desa:
Air Bersih (A): Melalui pembangunan sistem penampungan air hujan komunal skala besar atau, jika memungkinkan, teknologi penyulingan air laut (Seawater Reverse Osmosis/SWRO) yang terjangkau dan berkelanjutan.
Listrik (L): Pemanfaatan energi terbarukan melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mini-grid skala desa, menggantikan ketergantungan pada BBM mahal.
Internet (I): Penyediaan jaringan internet desa untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik, pendidikan jarak jauh, dan peningkatan akses informasi bagi pelaku usaha lokal.
Model ALI dirancang untuk dikelola secara mandiri oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama (BUMDesma), memastikan keberlanjutan operasional, penciptaan lapangan kerja lokal, dan mendorong kemandirian energi dan air di tingkat desa.
Komitmen Kemendes: Tanakeke Sebagai Pilot Project
Wamendesa PDT Ahmad Riza Patria menyambut baik inisiatif strategis berbasis integrasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Kemendes PDT memegang komitmen kuat untuk memperkuat daerah kepulauan yang sering kali terhalang oleh tantangan logistik dan geografis.
“Wilayah kepulauan seperti Tanakeke tidak bisa didekati dengan solusi parsial, satu per satu. Integrasi mendasar antara Air, Listrik, dan Internet—Konsep ALI—akan menjadi kunci pemerataan pembangunan desa di masa depan,” tutur Wamendesa Riza Patria.
Menurut Riza Patria, Kemendes PDT melihat model ini bukan hanya sebagai solusi untuk Takalar, melainkan sebagai cetak biru (blueprint) bagi wilayah kepulauan tertinggal lainnya di Indonesia, khususnya di kawasan Timur.
Langkah tindak lanjut dari audiensi tersebut adalah penyusunan rencana aksi teknis bersama. Sinkronisasi perencanaan antara Pemkab Takalar dan Kemendes PDT akan diprioritaskan agar inisiatif ALI dapat segera diwujudkan, menjadikan Kepulauan Tanakeke sebagai program percontohan nasional dalam mewujudkan kemandirian desa berbasis energi dan air terbarukan. Harapannya, menjelang akhir 2026, keempat desa tertinggal tersebut dapat naik kelas menjadi desa berkembang dan mandiri, menuntaskan misi pembangunan vital di ujung selatan Sulawesi.
