Maros – Tidak banyak yang diundang, kira-kira aula lantai tiga hotel Grand Mall, Batangase, Kecamatan Mandai, Maros itu hanya diisi belasan hingga puluhan orang saja.
Namun, kegiatan focus group discussion (FGD) yang dihadiri oleh wakil ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros Haeriah Rahman, itu membahas hal penting.
Tentang hasil penelitian pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Sulawesi Selatan.
Hal tersebut terbilang penting, terlebih lagi khusus di Kabupaten Maros hampir setiap tahun, tingkat perceraian di pengadilan terbilang cukup tinggi.
Tercatat, pada 28 Mei 2023 lalu pengadilan agama Maros mencatat ada 263 perkara perceraian yang ditanganinya. Tentu persoalan ini sangat berdampak pada kondisi rumah tangga terlebih lagi kepada anak pasangan suami istri yang bercerai.(*yusuf)
