Bupati Maros, Chaidir Syam, menilai capaian ini sudah berada pada jalur yang tepat, mengingat target ideal untuk periode triwulan pertama biasanya dipatok pada angka 25 persen.

“Secara umum trennya sangat positif. Sudah 22 persen, dan ini akan terus kita maksimalkan,” ungkap Chaidir dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Bupati Maros.

Kendala di Sektor PBB dan Pariwisata

Meskipun secara akumulatif menunjukkan tren positif, beberapa sektor masih memerlukan perhatian khusus, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dari target sebesar Rp41,5 miliar, realisasi saat ini baru mencapai Rp2 miliar (4,84%).

Menurut Chaidir, kendala utama PBB terletak pada domisili wajib pajak. Banyak pemilik lahan yang tinggal di luar daerah, sementara objek pajaknya berada di wilayah Maros, seperti di Kecamatan Malawa. Kondisi ini membuat proses penagihan di lapangan menjadi kurang optimal.

Di sektor Pariwisata, angka realisasi berada di kisaran 9,6 persen atau Rp576 juta dari target Rp6 miliar. Namun, Bupati optimis angka ini akan melonjak signifikan jika kontribusi dari kawasan wisata unggulan Bantimurung mulai diintegrasikan sepenuhnya dalam laporan.

“Kalau dihitung dengan Bantimurung, bisa naik hingga sekitar 20 persen,” tambahnya.

Kinerja OPD: DLH Tertinggi, Kopumdag Terendah

Evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menunjukkan hasil yang bervariasi:

  • Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Menjadi OPD dengan kinerja terbaik di awal tahun, mencapai 40 persen atau Rp100 juta dari target Rp250 juta.

  • Dinas Pertanian: Mencatat realisasi 14,7 persen (Rp91 juta). Tantangan di sektor ini adalah sistem jemput bola, di mana petugas harus mendatangi lokasi ternak warga secara langsung.

  • Dinas Kopumdag: Tercatat masih rendah di angka 12 persen (Rp529 juta) dari target Rp4,3 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh siklus pembayaran sewa ruko/kios yang mayoritas dilakukan per enam bulan.

  • Fasilitas Kesehatan: Mulai memberikan sumbangsih, salah satunya di Kecamatan Camba yang menyumbang pendapatan sekitar Rp9 juta.

Pemerintah Kabupaten Maros berkomitmen untuk terus memacu kinerja OPD yang masih di bawah target guna memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat terserap maksimal hingga akhir tahun anggaran 2026.