KAMERA JAKARTA, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros terus berupaya memperkuat kapasitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat). Sebagai langkah strategis, Bupati Maros Chaidir Syam dan Wakil Bupati Muetazim Mansyur secara langsung mengajukan permohonan bantuan hibah kendaraan pemadam kebakaran dan Alat Pelindung Diri (APD) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Maros dalam pertemuan bersama jajaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri di Jakarta, Kamis (25/6/2026). Dalam pertemuan penting tersebut, Bupati dan Wabup didampingi oleh Kepala Dinas Damkarmat Maros, H. Jufri, serta Sekretaris Dinas dan operator jabatan fungsional pemadam kebakaran.
Selain pembahasan mengenai permohonan hibah sarana prasarana, pertemuan ini juga membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya pembentukan relawan pemadam kebakaran serta penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPK).
Hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Edy Suharmanto, didampingi Koordinator Sarpras Pemadam Kebakaran Kemendagri, Ringga Damara. Kedua pejabat Kemendagri tersebut menyambut baik usulan Pemkab Maros dan mendorong percepatan pembentukan relawan pemadam kebakaran sebagai bagian dari penguatan sistem mitigasi dan penanggulangan kebakaran berbasis masyarakat.
Bupati Maros, Chaidir Syam, menekankan bahwa penguatan sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan merupakan kebutuhan yang mendesak. “Seiring dengan meningkatnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat, kapasitas dan kesiapan sarana prasarana Damkar di Maros perlu terus ditingkatkan. Kami sangat berharap ada dukungan dari pemerintah pusat melalui bantuan hibah kendaraan dan perlengkapan Damkar untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan kami di Kabupaten Maros,” ungkap Chaidir Syam.
Menanggapi arahan Kemendagri, Bupati Chaidir juga menyatakan kesiapan penuh Pemkab Maros dalam membentuk Relawan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Redkar) di seluruh desa dan kelurahan. Sebagai tindak lanjut konkret, Pemkab Maros akan segera menyiapkan pembentukan sekitar 200 Redkar. “Rencananya, para relawan ini akan dikukuhkan langsung oleh pihak Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri,” tambahnya.
Bupati menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi erat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan landasan hukum guna menyukseskan agenda nasional relawan pemadam kebakaran di Maros. “Kami ingin memastikan Maros siap secara kelembagaan, SDM, maupun sarana pendukungnya untuk menyukseskan program-program nasional pemadam kebakaran dan penyelamatan,” tegasnya.
Sekretaris Dinas Damkarmat Maros, M. Jalaluddin Roem Nurdin, menambahkan bahwa kunjungan ini merupakan momentum penting untuk memperjuangkan kebutuhan krusial tersebut. “Mengingat keterbatasan anggaran daerah yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi melalui APBD, kami sangat berharap kebutuhan armada dan peralatan damkar dapat memperoleh dukungan nyata dari Kemendagri agar pelayanan kepada masyarakat Maros semakin optimal,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Maros juga kembali menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh berbagai agenda nasional di bidang pemadam kebakaran, penyelamatan, serta ketenteraman dan ketertiban umum yang akan dilaksanakan oleh Kemendagri di masa mendatang.