MAROS, Kameraliputan.com – Kabupaten Maros menunjukkan performa penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) yang impresif menjelang akhir tahun anggaran. Realisasi pajak restoran di wilayah ini telah melesat hingga 85%, menyentuh angka Rp 16,47 miliar dari target ambisius sebesar Rp 20 miliar. Namun, di tengah capaian yang gemilang, Pemerintah Daerah (Pemda) Maros dihadapkan pada tantangan pengawasan dan penertiban dua restoran raksasa yang tercatat masih menunggak pajak.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah, mengungkapkan bahwa mesin penggerak utama penerimaan pajak restoran ini adalah kawasan strategis Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
“Kawasan bandara menjadi penyumbang terbesar. Banyak restoran besar beroperasi di sana dengan volume transaksi yang sangat tinggi, sehingga signifikan mendongkrak penerimaan daerah,” jelas Ferdiansyah, dalam keterangannya pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Strategi ‘Tapping Box’: Mengamankan Transaksi di Jantung Pendapatan
Dengan sisa waktu yang kian menipis untuk mencapai target Rp 20 miliar, Bapenda Maros bergerak cepat dengan menyiapkan senjata digital baru: pemasangan tapping box atau mesin pencatat transaksi secara elektronik.
Rencana awal, pemasangan alat kontrol transaksi ini akan difokuskan pada restoran-restoran yang berada di kawasan bandara—area yang secara statistik terbukti paling vital dalam menghasilkan pendapatan. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap transaksi tercatat secara transparan dan pajak terbayar sesuai kewajiban.
“Kami setiap bulan melakukan proses pelunasan pajak restoran. Dengan tapping box, kami harap proses pencatatan bisa lebih akurat dan real-time,” imbuh Ferdiansyah.
Saat ini, Kabupaten Maros tercatat memiliki sekitar 200 wajib pajak (WP) restoran yang aktif. Namun, keberhasilan kolektif ini sedikit ternodai. Ferdiansyah mengakui bahwa dari ratusan WP tersebut, hanya dua restoran besar yang masih bermasalah dengan kewajiban pajak bulanan mereka: KFC dan Ichiban.
Desakan DPRD: Tapping Box untuk Seluruh Maros
Langkah Bapenda Maros mendapatkan dukungan penuh, namun juga disertai desakan untuk perluasan cakupan dari pihak legislatif. Anggota Komisi II DPRD Maros, Andi Safriadi (Politikus PAN), menyarankan kepada Pemda agar program pemasangan tapping box tidak hanya terbatas pada kawasan bandara saja, melainkan diperluas ke seluruh restoran di Kabupaten Maros.
Menurut Safriadi, sistem pengawasan yang komprehensif adalah kunci untuk mengoptimalkan PAD, sekaligus meminimalisir potensi kebocoran.
“Kami menyarankan agar seluruh restoran di Kabupaten Maros didata dan dipasangi tapping box atau mesin pencatat transaksi. Supaya pajak yang masuk bisa lebih terkontrol,” tegas Safriadi.
Politikus tersebut menyatakan optimisme tinggi. Jika pengawasan diterapkan secara ketat dan merata, ia yakin capaian pajak restoran di Maros tidak hanya akan mencapai 100%, tetapi melampaui target yang ditetapkan.
“Semoga akhir tahun nanti capaian pajak PAD Maros secara keseluruhan bisa di atas 102 persen, bahkan tahun ini kami harap bisa mencapai 103 persen atau lebih,” pungkasnya, menunjukkan semangat untuk menjadikan Maros sebagai acuan keberhasilan penerimaan daerah di Sulawesi Selatan.
Dengan strategi pengawasan digital yang diperketat dan penertiban terhadap dua WP yang menunggak, Pemda Maros berharap akhir tahun 2025 akan ditutup dengan capaian finansial yang melebihi perkiraan, membuktikan bahwa potensi ekonomi daerah dapat dimaksimalkan melalui transparansi data transaksi.
