MAROS, Kameraliputan.com – Di tengah dinamika penyaluran bantuan sosial yang kerap diwarnai perdebatan, sebuah narasi membanggakan muncul dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 295 keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan. Ini bukan karena paksaan, melainkan sebuah pengakuan jujur atas peningkatan taraf hidup mereka, sebuah “kelulusan” yang menandai kemandirian ekonomi.
Angka 295 keluarga mungkin terlihat kecil dibandingkan total 17.702 KPM di Maros, namun setiap angka di baliknya menyimpan seribu cerita tentang perjuangan, kerja keras, dan keberhasilan. Kisah-kisah ini adalah bukti nyata bahwa PKH bukanlah sekadar program charity, melainkan sebuah investasi cerdas dalam pemberdayaan sumber daya manusia, yang dirancang untuk menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan kursi roda permanen.
Kepala Dinas Sosial Maros, Andi Zulkifli Riswan Akbar, dengan jeli menjelaskan filosofi inti di balik fenomena ini. “Tim pendamping hanya memberikan gambaran kondisi ekonomi mereka. Jika dinilai sudah meningkat dan tidak layak menerima, peserta membuat surat pengunduran diri secara sukarela.” Pernyataan ini menegaskan peran krusial pendamping PKH bukan sebagai pengawas, melainkan sebagai fasilitator dan motivator yang jujur, membantu KPM mengenali potensi diri dan titik balik keberhasilan mereka.
Tujuan utama PKH, menurut Zulkifli, adalah “mendorong keluarga miskin agar mandiri dan keluar dari kemiskinan.” Ketika kemandirian tercapai, keputusan untuk mundur adalah sebuah tindakan mulia, sebuah estafet kebaikan. Itu berarti 295 “kursi” kini kosong, siap diisi oleh 295 keluarga lain yang masih berjuang di garis terdepan kemiskinan, keluarga-keluarga yang berasal dari desil 1 hingga 4, yang paling membutuhkan uluran tangan. Ini adalah siklus positif yang menginspirasi, di mana pertumbuhan satu keluarga menjadi harapan bagi keluarga lainnya.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bansos. Rencana Dinsos Maros untuk memasang stiker khusus di rumah penerima PKH mulai tahun depan adalah langkah konkret yang patut diacungi jempol. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak, meminimalkan potensi penyelewengan, dan memperkuat integritas program secara keseluruhan.
Bupati Maros, Chaidir Syam, dengan bangga mengapresiasi keputusan warga ini. Menurutnya, ini adalah indikator keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat di Maros. “Pemerintah daerah akan terus mengawal agar bantuan sosial tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran. Tujuannya agar ketahanan pangan warga kurang mampu tetap terjaga,” tegasnya.
Kisah dari Maros ini adalah lebih dari sekadar laporan program. Ia adalah cerminan dari martabat manusia, semangat pantang menyerah, dan kekuatan sebuah sistem yang dirancang dengan baik. Ini adalah bukti bahwa dengan pendampingan yang tepat, niat baik pemerintah, dan tekad kuat dari penerima manfaat, masyarakat bisa bangkit dari kesulitan, berdiri di atas kaki sendiri, dan pada akhirnya, menjadi bagian dari solusi untuk sesama. Maros telah menunjukkan, bahwa “kelulusan” dari PKH bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru kemandirian dan kontribusi bagi pembangunan daerah. Ini adalah optimisme yang patut ditebar luas, tidak hanya di Maros, tetapi di seluruh penjuru negeri.
