Kamera Maros,- Rapat evaluasi bersama Bapenda dan para camat di ruang rapat Bupati pada Selasa, 14 Oktober 2025 ,Sambutan Awal yang Menggembirakan“Alhamdulillah, sampai pertengahan Oktober kita sudah mengumpulkan Rp 238,7 miliar , setara 69,68 % dari target Rp 342,6 miliar ,” ujar Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur , di penghujung rapat evaluasi yang melibatkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan seluruh camat. Angka itu memang menandakan kemajuan yang cukup solid hingga setengah tahun pertama, namun di balik angka besar itu tersembunyi cerita yang lebih beragam.
PBB Menyyumbang Sebagian Besar, Namun Tidak Merata
Menurut laporan Bapenda, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah mencapai 89 % atau Rp 36,3 miliar dari target Rp 40,5 miliar . “PBB menjadi motor utama PAD kita, namun masih ada kecamatan yang tertinggal,” kata Muetazim.
Kecamatan Realisasi Target Persentase
Moncongloe Rp 1,3 miliar Rp 3,8 miliar 34%
Maros Baru Rp 455 juta Rp 885 juta 51,44%
Marusu Rp 3,6 miliar Rp 6,8 miliar 53,67%
Mandai Rp 20 miliar Rp 21,9 miliar 91,19%
Camba Rp 172 juta Rp 174 juta 98,56%
Kecamatan Camba hampir mencapai target (98,56 %), sementara Moncongloe masih jauh di belakang (34 %). Muetazim menegaskan, “Kita sudah tekankan kepada camat agar lebih maksimal dalam pengumpulan karena masih ada waktu. Alhamdulillah teman‑teman camat menyanggupi.”
Kendala di Lapangan: Wajib Pajak di Luar Daerah & Musim Panen
Kendala utama yang menghadap adalah wajib pajak yang berdomisili di luar wilayah Maros serta warga yang menunggu hasil panen sebelum mampu membayar. “Banyak petani menunggu musim panen, sehingga pembayaran pajak tertunda,” tambah Muetazim.
OPD Juga Menjadi Penentu
Tak hanya pajak, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih belum mengoptimalkan pendapatan non‑pajak secara maksimal.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan : Rp 252 juta – 56 % dari target Rp 450 juta.
Dinas PUPR, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan (DPUTRPKPP) : Rp 3,2 miliar – 37,37 % dari target Rp 8,6 miliar.
“Untuk jangka panjang, kami akan melakukan peremajaan alat di OPD yang asetnya sudah tua dan tidak produktif agar pendapatan bisa meningkat,” ujar Muetazim, mantan Kepala Dinas PUTRPP.
Langkah Konkret ke Depan
Penetrasi Lapangan Lebih Intensif
Kepala Bapenda, M. Ferdiansyah , mengumumkan tim akan turun ke dua kecamatan per hari mulai besok, mengumpulkan kemajuan PBB dan menyisir masalah di lapangan.
Pencetakan SPPT 2026 Lebih Awal
“Pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun 2026 akan dimulai November 2025 dan didistribusikan Januari 2026. Dengan begitu, petani dapat membayar sebelum masa panen selesai,” jelas Ferdiansyah.
Program Digitalisasi Pembayaran QR‑IS yang diluncurkan Bapenda telah mengumpulkan Rp 10 miliar . “Ini bagian dari upaya percepatan pembayaran pajak sesuai Arah Kementerian Keuangan,” tutupnya.
Harapan dan Catatan Akhir
Meskipun capaian PAD sudah berada di atas dua pertiga sasaran, kesenjangan antar kecamatan dan kinerja OPD yang masih lemah menjadi tantangan utama. Dengan kunjungan lapangan , peremajaan aset , serta digitalisasi pembayaran , Maros berharap dapat menutup kesenjangan tersebut dan menembus target Rp 342,6 miliar pada akhir tahun.
Sebagai penutup, Muetazim menegaskan, “Kita masih punya waktu dan peluang. Seluruh elemen, mulai camat, OPD, hingga masyarakat, harus bersinergi agar PAD Maros tidak hanya mencapai angka, tetapi juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.”
Laporan ini disusun berdasarkan data resmi Bapenda Maros, pernyataan Wakil Bupati Muetazim Mansyur, dan Kepala Bapenda M. Ferdiansyah pada rapat evaluasi tanggal 14 Oktober 2025.