Maros,Kamera Dprd ,- 1Juli 2025] – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros menggelar rapat paripurna pada Selasa, 1 Juli 2025, untuk penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Rapat ini menjadi forum penting bagi fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Secara umum, sejumlah fraksi menyampaikan apresiasi atas pengelolaan keuangan daerah yang dinilai efisien dan telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Namun, di sisi lain, beberapa catatan strategis juga disampaikan sebagai masukan konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang.
Fraksi PAN-PBB Soroti Surplus Anggaran dan Pemanfaatan SAL
Wahyu Try Arifin, mewakili Fraksi PAN-PBB, mengungkapkan apresiasi atas penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan disusun sesuai regulasi. Ia menyoroti kinerja pendapatan dan belanja daerah yang menunjukkan efisiensi.
“Realisasi pendapatan daerah tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.557.313.901.218,85, dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp1.464.819.624.748,62. Hal ini menunjukkan adanya surplus anggaran sebesar Rp92.494.276.470,23 yang patut diapresiasi dari sisi efisiensi pelaksanaan program,” ungkap Wahyu.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti keberadaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp44,32 miliar serta saldo kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp45,29 miliar. Menurutnya, dana tersebut perlu dimanfaatkan secara tepat dan strategis untuk mendukung program pembangunan di tahun berikutnya.
Fraksi Gabungan Golkar–Demokrat Apresiasi Efisiensi Belanja, Beri Catatan Kritis
Pandangan serupa disampaikan oleh Bambang Jayanto dari Fraksi Gabungan Golkar–Demokrat. Ia menyebut realisasi belanja daerah menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. “Dari total belanja yang dianggarkan sebesar Rp1.687.019.643.138, telah terealisasi Rp1.621.551.940,845.62 atau sekitar 96,11 persen. Ini mencerminkan keseriusan perangkat daerah dalam menjalankan program,” ujarnya.
Bambang Jayanto juga menilai capaian belanja operasi yang melebihi 95 persen, meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, serta hibah, menjadi indikator positif perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang semakin baik dibanding tahun sebelumnya.
Meski demikian, fraksinya tetap menyampaikan sejumlah catatan kritis. Antara lain, perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan belanja tidak terduga yang realisasinya masih rendah (24,37 persen), serta perlunya fleksibilitas dalam merespons situasi darurat.
Fraksi Nasdem Tekankan Likuiditas dan Penyesuaian Anggaran
Sementara itu, Muhammad Yusuf dari Fraksi Nasdem menyoroti posisi keuangan daerah yang masih berada pada kondisi likuid. “Berdasarkan data, terlihat pendapatan masih lebih tinggi dibanding belanja. Artinya, posisi keuangan masih cukup aman,” ujarnya. Ia juga menilai saldo akhir dari laporan arus kas dan perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) berada dalam ambang batas aman.
Meski begitu, Muhammad Yusuf memberikan catatan agar laporan keuangan ke depan lebih disesuaikan dengan kebutuhan riil dan perubahan anggaran untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi yang terukur.
Dorongan Bersama untuk Tindak Lanjut Temuan BPK
Seluruh fraksi juga kompak mendorong Pemerintah Kabupaten Maros untuk segera menindaklanjuti catatan dan evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Hal ini menjadi kunci untuk memastikan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak pada pembangunan kesejahteraan masyarakat Maros.
