KAMERA MAROS – Wakil Bupati Maros, A. Muetazim Mansyur, S.T., M.Si, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 tingkat Kecamatan Turikale, sekaligus menutup seluruh rangkaian Musrenbang tingkat kecamatan se-Kabupaten Maros. Acara ini berlangsung khidmat di Gedung Serbaguna Pemkab Maros pada Jumat (13/02/2026).
Kegiatan yang memasuki hari keenam ini merupakan tahapan krusial dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun anggaran 2027. Turikale, sebagai kecamatan pusat pemerintahan, menjadi lokasi penutup dari rangkaian diskusi panjang mengenai prioritas pembangunan di Kabupaten Maros.Kehadiran Tokoh Penting
Acara ini dihadiri oleh jajaran pemangku kepentingan utama, di antaranya:
Ketua DPRD Kabupaten Maros, Muhammad Gemilang Pagessa, S.Tr.Sos., M.Si, beserta anggota dewan lainnya.Kepala Bapperida Kabupaten Maros,Camat Turikale beserta jajaran Forkopimcam.Para Lurah dan Kepala Desa se-Kecamatan Turikale.Tokoh masyarakat dan stakeholder terkait,Komitmen Legislatif: Mengawal Aspirasi Hingga Pusat,Salah satu poin penting dalam pertemuan ini adalah penegasan dari Ketua DPRD Maros, Muhammad Gemilang Pagessa. Beliau menyatakan komitmennya untuk memastikan suara masyarakat yang terangkum dalam Musrenbang tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten.
“Kami di DPRD akan mengawal ketat setiap aspirasi masyarakat Turikale dan Kabupaten Maros secara umum. Jika anggaran daerah terbatas, kami akan memperjuangkannya hingga ke tingkat Provinsi maupun Pusat demi percepatan pembangunan di butta Salewangang,” tegas Gemilang.
Penutupan Rangkaian Musrenbang 2026,Dalam sambutannya sebelum menutup rangkaian kegiatan secara resmi, Wakil Bupati A. Muetazim Mansyur menekankan pentingnya sinergi antara usulan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah. Beliau berharap hasil dari Musrenbang ini menghasilkan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga, khususnya dalam aspek infrastruktur perkotaan dan pelayanan publik di Turikale.
Dengan berakhirnya Musrenbang tingkat kecamatan ini, tahap selanjutnya adalah penyusunan draf RKPD yang akan dibahas lebih lanjut di tingkat kabupaten sebelum ditetapkan menjadi rencana kerja resmi.
