Hal itu Disampaikan Kepala Kementrian Agama Kabupaten Maros, Muhammad, Jumat lalu, (14/12/2023).

“Kuotanya Maros itu ada 295 ditambah dengan lansia tiga orang,” katanya.

Artinya hal tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan tahun ini yang berjumlah 315 orang.

Ia mengatakan ada kenaikan biaya haji tahun depan yakni sebesar Rp56.046.172.

Tahun sebelumnya, hanya Rp 55,9 juta.

Namun tahun ini kata dia Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan kebijakan, calon haji yang akan berangkat pada 2024 bisa mencicil pembayaran biaya haji. 

Cicilan ini kata dia merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh pemerintah. Selama ini proses pelunasan biaya haji tidak dicicil. 

Pembayarannya baru bisa dilakukan setelah terbitnya Keppres tentang BPIH.

Hal itu kata dia bertujuan untuk memudahkan jemaah.

“Tahun ini tahun pertama bisa dicicil, ini hasil rapat antara Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI,” ujarnya.

Sebelum pelunasan jemaah harus melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.

“Kalau dinyatakan sehat lahir dan batin baru disuruh melunasi,” tuturnya.

Seleksi kesehatan lansia juga akan lebih ketat. Tahun ini ada 54 lansia Debarkasi Makassar yang wafat.

Data terbaru menunjukkan, sudah ada 11.150 orang yang menunggu giliran kuota haji reguler. Butuh waktu 38 tahun untuk berangkat.(Gtr*)

Artikel Tahun 2024, Maros Dapat 298 Kuota Haji, Ada Kenaikan Biaya Menjadi Rp56 Juta pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Bupati Maros, AS Chaidir Syam hadir langsung memimpin apel, didampingi Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari. Apel tersebut untuk mengecek sinergitas semua stakeholder dalam menghadapi kemungkinan dampak resiko terjadinya bencana.

“Kita tidak pernah menginginkan bencana terjadi, tetapi diharapkan kita bisa mengurangi atau meminimalisir dampaknya. Baik resiko bencana alam maupun bencana sosial,” ungkapnya.

Chaidir menekankan, untuk secara intens dan terpadu melakukan pelatihan terhadap personil yang akan ditugaskan. Juga melakukan pengecekan secara berkala terhadap seluruh peralatan penanganan bencana.

“Kedepan, saya mengajak seluruh unsur terkait lebih sering melakukan latihan bersama, kita tingkatkan SDM personil kebencanaan. Sehingga kita dapat mengevaluasi sejauh mana kemampuan dan efektivitas koordinasi kita di lapangan nantinya,” tekannya.

Usai apel, Chaidir juga turun langsung melakukan pengecekan seluruh peralatan SAR pada masing-masing instansi. Sangat penting sebut Chaidir, mengetahui lebih dini terkait kendaraan, peralatan, logistik dan perlengkapannya.

“Sehingga kita sudah siap turun ke lokasi untuk membantu masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Semua peralatan kebencanaan kita cek apa siap pakai atau ada beberapa yang rusak,” sebutnya.

Personil yang terlibat dalam apel kesiap siagaan terdiri dari Kodim 1422 Maros, Polres Maros, Baznas Makassar, Satpol-PP dan Damkar, Bidang Perhubungan PUTRPP, PMI Maros, Tagana Maros, Pramuka Peduli, masing-masing Satu Pleton lengkap dengan Peralatannya. Juga ada Tiga Pleton Satgas BPD Maros lengkap dengan perlengkapan.

Selain itu, juga terlibat 5 orang dari Dinas Kesehatan, 5 orang dari Karang Taruna (SAR Sos Maros), 5 orang dari Baznas Siaga Bencana, 10 orang dari Maggala Agni. Serta 5 orang dari Abu Darda Maros, 5 orang dari IOF Maros, 10 orang dari GMBI Maros, 5 orang dari SAR Gabungan Maros, 5 orang dari Kurir Langit dan 5 dari LPA HPPMI Maros.(Gtr/Edt) 

Artikel Siaga Bencana, Pemda Maros Gelar Apel Potensi SAR pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Gebyar PAUD diawali dengan senam bersama di Lapangan Pallantikang Kantor Bupati Maros. Kemudian dilanjutkan dengan gerak jalan santai bagi peserta didik tingkat PAUD menuju Gedung Serbaguna.

Acara dibuka langsung oleh Bupati Maros, AS Chaidir Syam. Ia mengatakan, Gebyar PAUD akan menjadi wadah untuk menumbuhkan kesadaran seluruh pihak akan pentingnya pendidikan usia dini. Sangat penting untuk memperbaiki moral anak, dan keberhasilan pendidikan anak sangat ditentukan oleh pendidikannya di usia dini.

“Ini juga menjadi wadah untuk kita saling berkomunikasi, mencari solusi untuk meningkatkan pendidikan PAUD. Disinilah seluruh aspirasi dan bakat peserta didik bisa kita tunjukkan,” bebernya.

Dihadapan para penggiat PAUD, Chaidir menjelaskan, sangat penting untuk memicu semangat dan menciptakan rasa gembira ke sekolah. Pihaknya saat ini sedang menggalakkan program gembira ke sekolah.

“Kita kenalkan bagaimana kondisi sekolah yang menyenangkan, sehingga anak-anak kita bisa senang ke sekolah, bahagia bangun pagi, dan bisa bahagia ke sekolah,” katanya.

Chaidir juga menambahkan, tahun ini hampir seluruh PAUD telah mendapatkan bantuan alat peraga. Adapun yang belum mendapatkan, akan diusulkan di tahun depan.

“Nilainya tidak kecil, hampir Rp3 miliaran untuk bantuan alat peraga. Kita juga sudah menganggarkan Rp2,1 miliar bagi sekolah yang belum mendapatkan bantuan alat peraga, insyaallah akan disalurkan tahun depan,” sebutnya.

Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Maros, Ulfiah Nur Yusuf menjelaskan, Gebyar PAUD merupakan kegiatan memperlihatkan bakat dan kreativitas anak usia dini. Peserta Gebyar PAUD merupakan peserta didik dan pendidik yang berasal dari 284 lembaga dan kelas parenting perwakilan Himpaudi.

“Memberikan tempat untuk anak menunjukkan produktivitas, interaksi, juga kekompakan, melalui itu karakter anak dapat tercipta. Alhamdulillah banyak yang ikut terlibat, kurang lebih hampir 1000 peserta,” pungkasnya.(*)

Artikel Pemda Maros Gelar Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Kunjungan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Perwakilan Tim Sentra Gau Mabaji Kementrian Sosial RI, Bambang menjelaskan, pihaknya hari ini akan melakukan penyerahan kurang lebih Rp10,6 miliar.

“Bantuan PKH Rp7.698.918.392, Bantuan sembako Rp2.702.215.200 dan Bantuan Yapi Rp179 110.600.000. selain itu juga ada bantuan beberapa alat disabilitas,” ungkapnya.

Sejumlah alat bantu bagi para penyandang disabilitas yang dimaksud adalah tongkat kaki tiga, wolker, tongkat netra, alat bantu dengar, kursi roda dan tongkat kruk. Juga ada anggaran untuk kesehatan sosial.

“Untuk bantuan alat disabilitas Rp26.001.103, kesehatan Rp150.000.000. Total bantuan yang kami serahkan Rp10.687.734.695,” sebutnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang menjelaskan, Komisi VIII memang bermitra dengan Kemensos.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran yang telah disetujui di DPR benar-benar bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk mengawal hal itu, kami turun melakukan kunjungan langsung,” bebernya.

Ia juga menyampaikan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) akan mendapatkan bantuan El-nino. Bantuan ini akan diserahkan selama dua bulan dengan total bantuan Rp400 ribu tiap KPM PKH.

“Musim kering yang dirasakan masyarakat menimbulkan banyak kegelisahan. Untuk itu negara hadir membantu mengurangi beban-beban masyarakat. Banyak dari mereka yang produksinya terhambat bahkan harus gagal panen,” katanya.

Dihadapan Perwakilan Kemensos dan tim Anggota Komisi VIII DPR RI, Bupati Maros, AS Chaidir Syam, menyampaikan kagum kepada para pendamping PKH Kabupaten Maros. Menurutnya mereka adalah garda terdepan yang memiliki peran paling besar.

“Berkat mereka PKM PKH kita di Kabupaten Maros bisa mendapatkan bantuan yang tepat sasaran. Bahkan tujuan kita untuk mensejahterakan anak-anak PKH perlahan terwujud, sudah ada beberapa anak-anak kita dari PKH yang sudah melanjutkan pendidikan hingga ke bangku kuliah,” tutupnya.(rls/gtr)

Artikel Bupati Maros Terima Kunker Komisi VIII DPR RI pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros bersama DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros tahun anggaran 2024 di angka Rp1,6 triliun.

Penetapan Ranperda APBD 2024 ini digelar dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Maros, HA Patarai Amir dan Wakil Ketua DPRD Maros Haeriah Rahman dan Fatmawati. Jumat lalu (20/11/2023)

Dalam sambutannya Bupati Maros HAS Chaidir Syam mengaku sangat bersyukur sebab Ranperda APBD 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

“Terima kasih kepada pimpinan dan segenap Anggota DPRD Maros, karena telah berkolaborasi, menyusun dan membahas APBD Maros tahun 2024. Begitupun dengan TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta seluruh jajaran kepala OPD,” ungkapnya.

Bupati Maros mengakui, 2024 mendatang, kemampuan keuangan daerah terbatas dan belum memungkinkan untuk mengakomodir semua aspirasi. Sebab tahun depan akan diselenggarakan pemilihan umum serentak.

“Baik pemilihan legislatif maupun pemilihan Presiden. Sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut,” terangnya.

Dia mengurai jika besaran Pendapatan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.574.876.673.957. “Itu terdiri atas pendapatan asli daerah sekitar Rp314.197.402.823. Kemudian pendapatan daerah transfer sebesar Rp1.259.365.271.134,” katanya.

Sedangkan untuk Belanja pada tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp1.609.376.673.957. Anggaran belanja itu terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.099.254.129.360, belanja modal sebesar Rp352.479.643.497, belanja tidak terduga sebesar Rp3.300.000.000 dan belanja transfer berupa belanja bantuan keuangan sebesar Rp154.342.901.100.

“Sementara penerimaan pembiayaan berupa silpa tahun sebelumnya sebesar Rp35.000.000.000. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp500.000.000. Sehingga dengan demikian pembiayaan netto yang dihasilkan sebesar Rp34.500.000.000, dan mampu menutup defisit anggaran, sehingga silpa tahun berkenaan nihil,” pungkasnya.

Gtr/Edt

Artikel Rapat Pembahasan APBD Pemkab Maros Telah Ditetapkan. Bupati Chaidir: Untuk 2024 Berjumlah Rp1,6 Triliun pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Dari pantauan awak media. Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari dalam sambutannya mengatakan, Festival Lontara ini adalah upaya untuk mendukung program Pemerintah Sulsel dalam pemajuan pelestarian kearifan lokal.

Perempuan yang diketahui Politikus Partai Golkar itu membeberkan saat ini Perda Aksara Lontara, Sastra dan Bahasa Daerah telah ditetapkan 15 Juni Lalu.

Dia menjelaskan Perda tersebut merupakan Perda yang diinisiasi oleh DPRD Sulsel. “Ini merupakan Perda inisiasi, yang lahir dari para pegiat aksara lontara. Perda ini muncul sebagai rekomendasi pada saat pelaksanaan festival aksara lontara yang pertama tahun 2020,” katanya.

“Perda ini harus hadir di tengah-tengah masyarakat, dan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Sulawesi Selatan.” Sambungnya.

“Kenapa perda ini kita penuhi? karena warisan budaya tak benda yang berasal dari leluhur kita. Makanya, semua daerah di Kabupaten/Kota di Sulsel bisa merealisasikan perda ini,” jelasnya.

Andi Ina Kartika Sari mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Maros karena telah merealisasikan Perda tersebut. “Beberapa jalan di Kabupaten Maros sudah dilengkapi dengan tulisan lontara,“ ujarnya.

Tak hanya itu, semua sekolah yang berada di bawah naungan Kabupaten Maros akan mewajibkan pelajaran bahasa daerah.

Dia mengakui saat ini pelajaran bahasa daerah di sekolah sudah tidak lagi menjadi kurikulum. “Dengan adanya perda ini otomatis harus menjadi kurikulum di sekolah, dan ini adalah muatan lokal kita,” tuturnya.

Implementasi dari Perda ini diharapkan juga dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mengambil jurusan bahasa daerah di Universitas.

“Jurusan bahasa daerah itu masih minim, jika semua daerah menerapkan perda ini, otomatis guru bahasa daerah akan sangat dibutuhkan,” ucapnya.

Sementara, Bupati Maros, HAS Chaidir Syam mengatakan, Festival Aksara Lontara akan berlangsung selama dua hari, 19-20 November 2023. Ada berbagai agenda yang akan dihadirkan.

“Sebentar itu ada seminar internasional yang pematerinya berasal dari Canada, yang akan menyampaikan bagaimana konsen dunia terhadap aksara yang dimiliki di Sulsel,” sebutnya.

Kemudian ada lomba lagu daerah, fashion show dengan adat daerah hinggi pemilihan duta lontara.

Pihaknya juga berjanji akan segera mengeluarkan surat edaran baik di pemerintahan maupun swasta terkait penerapan aksaran lontara dibeberapa tempat.

“Sekaligus mendukung Maros sebagai UNESCO Global Geopark, karena pariwisata dan budaya tak bisa terpisahkan,” tuturnya.

Alumni Ilmu Pemerintahan Unhas itupun telah mengintruksikan kepada Dinas Pendidikan agar tahun ajaran depan pelajaran bahasa lontara menjadi mata pelajaran wajib.

Gtr/Edt

Artikel Ditetapkan UNESCO Global Geopark Maros-Pangkep. Pemprov Sulsel Gelar Festival Aksara Lontara pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.