Kegiatan Forum Grup Discussion (FGD) dilaksanakan secara luring dan secara during diikuti oleh seluruh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Selatan.

Dalam Sambutannya Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan bahwa acara FGD ini merupakan wadah yang sangat berharga untuk kita semua dalam mendiskusikan dan menganalisis potensi kerawanan yang mungkin terjadi pada proses pemilu mendatang.

Dari pantauan awak media, turut hadir sebagai pembicara/narasumber FGD yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Wakapolda SulSel Brigjen Pol Chuzaini Patoppoi, Ketua Bawaslu SulSel Mardiana Rusli, SE.,M.I.Kom dan dari Akademisi Prof. Dr. Anwar Borahima, SH. MH. Penanggap pada Forum Grup Discussion terdiri dari praktisi hukum, akademisi dan aktivis LSM yang bergerak di bidang kepemiluan, diantaranya Ketua KPU Sulawesi Selatan Hasbullah, S. Sos.,M.Kesos., Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. Hamdan Juhanis., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas, Prof. Suparman Abdullah, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. ihyani Malik., M.Si., Koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia Sulsel (JADI) Sulsel Dr. Sakka Pati., SH., MH., Direktur Eksekutif Polinet Lembaga Riset dan Konsultasi Politik Rizal Pauzi., S.Sos., M.Si., Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara FH Unhas Dr. hijrah Adhyanti Mirzana., SH., MH., Koordinator Forum Dosen Sulsel Prof. Dr. Adi Suryadi Culla, M.Si., dan Dosen Fisip Unismuh Akmal Reza Amri., S.Ip., MA, Perwakilan Civitas Akademik dari berbagai Perguruan Tinggi di Makassar dan Pimpinan Redaksi Media Massa. Kegiatan FGD dipandu oleh Fajlurrahman Jurdi Ketua Pusat Kajian  Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas.

Sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan keadilan selama pemilu berlangsung, Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal serta menjaga integritas seluruh proses pemilu tersebut. Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengawal Pemilu serentak Tahun 2024 mengeluarkan beberapa pedoman untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diantaranya:

Instruksi Jaksa Agung RI nomor 6 Tahun 2023 tentang optimalisasi peran intelijen kejaksaan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 dan surat Jaksa Agung Muda Intelijen nomor: B-1311/D/Ds.2/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Optimalisasi Peran Intelijen Kejaksaan RI Dalam Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Tujuannya untuk mengoptimalkan peran, Fungsi Dan Kegiatan Posko Pemilu Kejaksaan.

Dalam rangka persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menyukseskan gelaran pemilu serentak Tahun 2024, yakni tidak terbatas pada penanganan perkara tindak pidana pemilu atau pemilihan semata, melainkan juga dalam perkara perselisihan hasil pemilu yang mungkin timbul dalam semua tahapan pelaksanaannya.

Untuk itu Leonard Eben Ezer Simanjuntak menekankan perlunya melaksanakan penanganan tindak pidana pemilu secara aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam mekanisme sentra penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU).

Untuk itu, Kajati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak melalui forum FGD ini mengajak semua pihak untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta menyusun strategi bersama untuk mengatasi tantangan yang akan dihadapi pada Pemilu mendatang.

Pada akhir sambutannya Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengharapkan melalui diskusi ini kita dapat memperoleh berbagai masukan dan ide-ide yang konstruktif dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. mari bersama-sama menjaga kelancaran dan keberhasilan Pemilu sehingga kita dapat mempersembahkan yang terbaik dari Sulawesi Selatan untuk Indonesia.

Makassar, 30 November 2023

KASI PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SULSEL

Artikel Kajati Sulsel Gelar FGD di FH Unhas, Bahas Potensi Kerawanan Pemilu Tahun 2024 pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Kegiatan ini di laksanakan di Rumah Restoratif Justice di Kantor Desa Teringangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Asisten Perdata Dan Tun Kejati Sulsel Feri Tas mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Ini menjadi pembekalan buat kita sebagai Pemerintah Kabupaten agar terus meminta saran dan belajar tentang pelayanan hukum,” kata Feri dalam sambutannya.

Pihaknya pun telah membentuk tim, yang nantinya akan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kejari Maros yang membatu dalam pelayanan hukum bahkan hingga ke tingkat desa sekalipun.

“Kejaksaan negeri Maros telah banyak membantu kami dengan kerja-kerja kolaborasi, tentu kami sangat membutuhkan bantuan untuk meminimalisir terjadinya konflik di tengah masyarakat kita khususnya di Desa yang ada di Maros,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Maros, Wahyudi Eko Husodo menuturkan ada beberapa pelayan hukum yang dihadirkan dalam program ini.

Contohnya konflik tanah , hukum pidan atau perdata hingga persiapan pemilu.

“Jadi tim terpadu melibatkan beberapa satuan kerja seperti badan pertanahan Nasional, Bawaslu, KPU, Bawaslu masih banyak lagi, sehingga masyarakat desa bisa mengonsultasikan apabila ada permasalahan hukum,” terangnya.

Bagi masyarakat yang hendak konsultasi hukum, kata Wahyudi, bisa langsung datang ke Rumah Restoratif Justice (RJ) yang ada di beberapa desa di Maros.

“Atau ke kantor Kejari Maros Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, selama jam kantor dan pelayanannya gratis. Selain itu kami juga ada pelayanan gratis di pasar Barombong Maros,” tambahnya.

Bupati Maros, Chaidir Syam menambahkan saat ini sudah ada tiga desa yang memiliki Rumah RJ, diantaranya, Desa Sudirman, Samangki, dan Teringangkae.

“Rumah RJ ini sangat berharga bagi kami. Secara hukum, masyarakat terayomi untuk permasalahan hukum sehingga konflik yang terjadi jarang sekali sampai ke kabupaten, malah selesai secara damai disini,” kata Mantan ketua DPRD Maros ini.

Makanya, Alumni Ilmu Pemerintahan Unhas ini berharap, agar lebih banyak RJ terbentuk di desa-desa di maros.

“Alhamdulillah sekrang sudah ada 23 Desa Mandiri di Maros, semoga kedepan nanti sudah bisa punya Rumah RJ,” tutupnya.

Dalam kegiatan ini, turut hadir Ketua DPRD Maros, Asisten Negara dan Tata Usaha Kejati Sulsel, Perwakilan Pemprov Sulsel, Perwakilan Kemenag, Perwakilan BPN Kanwil Maros, Ketua KPU Maros, dan Ketua Bawaslu Maros.

Camat Mandai serta Unsur Kepala Desa Se-Kecamatan Mandai, Jajaran Pemerintah Desa Tenringangkae, Akademisi Universitas Hasanudin, UNM dan UMI.

Gtr/Edt

Artikel Kejati Sulsel Gelar Agenda Pelayanan Hukum di Maros pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Aksi unjuk rasa tersebut dipimpin langsung oleh Asfar selaku Jendral Lapangan dan diikuti oleh puluhan massa aksi lainnya, dengan membawa grand isu: Mendesak kejati Sul-Sel untuk segera memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada kepala dinas PUPR kota palopo terkait proyek pelestarian trotoar jl. Imam Bonjol TA. 2020 dan proyek pengaspalan jln. KH. Ahmad Razak, Pengaspalan jln. Tandpali, Pengaspalan jln. Yogja S. Memet, Pembagunan ragid beton jln. Wisma Negara TA. 2021, dan isu turunan lainnya yakni mendesak Walikota Palopo untuk mencopot Kepala Dinas PUPR karena kelalaiannya hal-hal tersebut bisa terjadi, meminta Kepala Dinas PUPR Kota Palopo untuk menginstruksikan PPK untuk lebih cermat dalam mengendalikan dan mengawasi kegiatan sesuai ketentuan, meminta kejati Sulsel untuk melakukan pemanggilan kepada seluruh elemen yang terlibat dalam proyek tersebut untuk segera di lakukan pemeriksaan, mendesak Kejati Sulsel untuk menurungkan tim investigasi dan melakukan pemeriksaan terhap beberapa pekerjaan yang kami duga bermasalah.

Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan setelah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Kajian dan Gerakan Advokasi Kerakyatan (FK-GARDA) melakukan investigasi di kota Palopo menemukan beberapa kejanggalan dalam proses pekerjaan yang di lakukan oleh dinas PUPR yang dimana ada beberapa proyek infrastruktur di kota Palopo yang mengalami kelebihan bayar.

Berdasarkan penuturan Asfar selaku jendral lapangan, Pihak Humas Kejati Sulsel telah menyatakan sikap untuk meneruskan tuntutan dari FK-GARDA.

“Adapun tanggapan dari pak Soetarmi selaku humas Kejati Sulsel mengatakan siap meneruskan tuntutan teman teman ke pimpinan dan segera dibuatkan plant pelaporanya agar segera ditindak lanjuti” jelas Asfar.

Asfar mengungkapkan harapannya agar Pihak Kejati Sulsel segera menindaklanjuti aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh FK-GARDA

“Saya berharap agar pihak kejati mengatensi tuntutan kami yang di mana kami meminta agar kepala dinas PUPR kota palopo segera di periksa karna kelalaian pada proyek tahun anggaran 2020 dan terulang di beberapa proyek di tahun 2021, tentunya kelalaian tersebut tidak bisa di biarkan terus menerus terulang krna di takutkan menjadi patologi di tubuh PUPR itu sendiri” ungkap Asfar.

Lebih lanjut Asfar juga menegaskan akan kembali melakukan aksi unjuk rasa apabila Kepala Dinas PUPR kota Palopo tidak segera diperiksa.

“Jika apa yang menjadi tuntutan kami tidak diindahkan maka saya serta teman-teman FK-GARDA akan kembali menggelar aksi unjukrasa” Tegas Jenderal Lapangan. (AHR_KL)

Artikel Temukan Kekeliruan dalam Proyek Pembangunan Di Kota Palopo, FK-GARDA tuntut Kejati Sulsel pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.