Di Kabupaten Maros misalnya, usai kasus dugaan money politik berupa sembako, kini muncul lagi dugaan yang sama berupa tandon air yang sebelum pemilu dibagikan oleh oknum calon anggota legislatif (Caleg) kemudian ditarik kembali lantaran tidak mendapatkan dukungan suara.

Kasus tersebut pertama kali beredar melalui video yang diupload ke media sosial facebook. Kemudian video tersebut dibagikan ke aplikasi WhatsApp.

Berdasarkan video yang beredar, seorang warga yang diduga berdomisili di Kecamatan Lau, melakukan perekaman menggunakan bahasa Makassar sambil menyebut caleg dan roti Maros.

“Roti Maros ka, dibetai caleg na jari na allei moterek. Tena siap,” ucap warga yang merekam dalam bahasa Makassar.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Muhammad Gazali saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya mengirim tim untuk menelusuri keabsahan dari informasi tersebut.

“Kami tindaklanjuti. Kita buatkan tim untuk melakukan penelusuran terkait video tersebut,” katanya. Kamis, 22 Februari 2024.

Selain video tersebut, Bawaslu Maros saat ini juga tengah menelusuri dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di daerah pemilihan (Dapil) 5 Maros. Daerah pemilihan yang meliputi Kecamatan Tanralili, Tompobulu dan Moncongloe itu sebelumnya juga beredar kabar salah satu oknum Caleg yang membagikan sembako untuk meraup dukungan suara.(*)

Artikel Dugaan Money Politik Mencuat Usai Pencoblosan di Maros, Sebut-Sebut Roti Maros? pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.

Kegiatan ini di laksanakan di Rumah Restoratif Justice di Kantor Desa Teringangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.

Asisten Perdata Dan Tun Kejati Sulsel Feri Tas mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Ini menjadi pembekalan buat kita sebagai Pemerintah Kabupaten agar terus meminta saran dan belajar tentang pelayanan hukum,” kata Feri dalam sambutannya.

Pihaknya pun telah membentuk tim, yang nantinya akan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kejari Maros yang membatu dalam pelayanan hukum bahkan hingga ke tingkat desa sekalipun.

“Kejaksaan negeri Maros telah banyak membantu kami dengan kerja-kerja kolaborasi, tentu kami sangat membutuhkan bantuan untuk meminimalisir terjadinya konflik di tengah masyarakat kita khususnya di Desa yang ada di Maros,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala Kejari Maros, Wahyudi Eko Husodo menuturkan ada beberapa pelayan hukum yang dihadirkan dalam program ini.

Contohnya konflik tanah , hukum pidan atau perdata hingga persiapan pemilu.

“Jadi tim terpadu melibatkan beberapa satuan kerja seperti badan pertanahan Nasional, Bawaslu, KPU, Bawaslu masih banyak lagi, sehingga masyarakat desa bisa mengonsultasikan apabila ada permasalahan hukum,” terangnya.

Bagi masyarakat yang hendak konsultasi hukum, kata Wahyudi, bisa langsung datang ke Rumah Restoratif Justice (RJ) yang ada di beberapa desa di Maros.

“Atau ke kantor Kejari Maros Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, selama jam kantor dan pelayanannya gratis. Selain itu kami juga ada pelayanan gratis di pasar Barombong Maros,” tambahnya.

Bupati Maros, Chaidir Syam menambahkan saat ini sudah ada tiga desa yang memiliki Rumah RJ, diantaranya, Desa Sudirman, Samangki, dan Teringangkae.

“Rumah RJ ini sangat berharga bagi kami. Secara hukum, masyarakat terayomi untuk permasalahan hukum sehingga konflik yang terjadi jarang sekali sampai ke kabupaten, malah selesai secara damai disini,” kata Mantan ketua DPRD Maros ini.

Makanya, Alumni Ilmu Pemerintahan Unhas ini berharap, agar lebih banyak RJ terbentuk di desa-desa di maros.

“Alhamdulillah sekrang sudah ada 23 Desa Mandiri di Maros, semoga kedepan nanti sudah bisa punya Rumah RJ,” tutupnya.

Dalam kegiatan ini, turut hadir Ketua DPRD Maros, Asisten Negara dan Tata Usaha Kejati Sulsel, Perwakilan Pemprov Sulsel, Perwakilan Kemenag, Perwakilan BPN Kanwil Maros, Ketua KPU Maros, dan Ketua Bawaslu Maros.

Camat Mandai serta Unsur Kepala Desa Se-Kecamatan Mandai, Jajaran Pemerintah Desa Tenringangkae, Akademisi Universitas Hasanudin, UNM dan UMI.

Gtr/Edt

Artikel Kejati Sulsel Gelar Agenda Pelayanan Hukum di Maros pertama kali tampil pada KAMERA LIPUTAN.