MAROS, Kameraliputan.com – Di sudut dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 01 Mandai, aroma masakan segar berpadu dengan optimisme akan masa depan. Pagi itu, Jumat yang cerah, bukan sekadar agenda seremonial, melainkan penegasan sebuah visi besar: menjembatani kebutuhan gizi masyarakat dengan denyut ekonomi lokal. Kunjungan gabungan Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) ke fasilitas ini menjadi saksi bisu bagaimana program prioritas pemerintah, yang disebut MBG, mulai menata kembali ekosistem pangan dan perekonomian di akar rumput.
Riza Damanik, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, dengan bangga menjelaskan bagaimana MBG menjelma menjadi nadi pertumbuhan ekonomi daerah. “Program ini diharapkan berdampak langsung pada masyarakat. Bayangkan, 85 persen anggaran MBG digunakan untuk membeli bahan-bahan dapur esensial: sayuran, daging, ikan, ayam, hingga telur,” ujarnya. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan garis terang bagi ribuan petani, pekebun, dan pelaku UMKM di pedesaan.
“Pendapatan mereka kini lebih jelas dan lebih tinggi dibanding sebelum adanya MBG,” tambah Riza, memberikan contoh nyata. Pembudidaya ikan, misalnya, kini menikmati permintaan yang stabil dan lebih besar karena SPPG secara rutin, dua kali sepekan, menjadikan ikan sebagai sumber protein utama. Namun, rantai manfaat tidak berhenti di situ. Ikan-ikan ini kemudian diolah oleh ibu-ibu setempat, menciptakan lapangan kerja baru yang tak terduga. “Ada sekitar 10 sampai 13 pekerja yang khusus menangani pencabutan durinya,” jelas Riza, menggambarkan detail pemberdayaan yang presisi.
Komitmen SPPG Mandai 01 terhadap produk lokal pun tidak main-main. Dengan lebih dari 60 persen produk yang digunakan berasal dari UMKM, fasilitas ini diganjar predikat “Ramah UMKM.” Sebuah pengakuan yang patut dibanggakan, mengingat saat ini sudah ada 10.000 UMKM di seluruh Indonesia yang terhubung dengan dapur-dapur SPPG, menenun jejaring ekonomi yang kuat dari hulu ke hilir.
Di sisi lain, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, mengingatkan bahwa kekuatan program ini terletak pada integritas rantai pasok. “Rantai ini harus terjaga, dari petani, UMKM hingga ke SPPG. Harapannya masyarakat bisa menjadi bagian dalam membantu mengoperasikan agar rantai SPPG tidak terputus,” tegas Suardi. Baginya, rantai pasok yang baik bukan sekadar logistik, melainkan juga fondasi kepercayaan, memastikan bahan makanan tetap segar, harga stabil, sekaligus berkontribusi pada pengendalian inflasi di daerah.
Optimisme serupa juga terlihat dari Bupati Maros, Chaidir Syam. Wilayahnya kini telah mengoperasikan 10 SPPG, dengan 24 lainnya siap menanti penilaian Badan Gizi. “Semoga bisa berjalan bulan depan,” harap Chaidir. Ekspansi ini adalah angin segar bagi penciptaan lapangan kerja. “Misalnya untuk bandeng saja, minimal ada 15 pekerja yang terlibat. Artinya lapangan kerja semakin terbuka,” ungkapnya, menyoroti potensi domino efek positif dari setiap unit SPPG yang beroperasi.
Saat ini, 50 UMKM di Maros telah terlibat langsung dalam program SPPG, namun Chaidir melihat peluang yang jauh lebih besar. Dengan 30.000 UMKM di seluruh Maros, potensi untuk terhubung dengan proyek vital ini masih terbentang luas. “Artinya peluang untuk terhubung dengan SPPG masih sangat besar,” pungkasnya, menggarisbawahi harapan akan transformasi ekonomi yang lebih inklusif.
Kunjungan di Mandai ini menegaskan bahwa program MBG dan SPPG bukan sekadar tentang pemenuhan gizi, melainkan sebuah model pembangunan inklusif yang menggerakkan roda ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya, membangun komunitas yang lebih sehat dan mandiri. Di tengah hiruk-pikuk dapur SPPG, terlihat jelas visi sebuah Indonesia yang lebih sejahtera, di mana setiap hidangan bergizi turut menumbuhkan harapan dan pendapatan bagi ribuan keluarga. Ini adalah kisah tentang sinergi, resiliensi, dan cita-cita luhur untuk bangsa.
