BEKASI, Kameraliputan.com – Di bawah terik matahari Bekasi yang menyengat, tepatnya di lingkungan Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, resonansi pidato Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, menggaung. Dalam peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025, Rabu (22/10/2025), ia tidak hanya mengangkat semangat keagamaan, tetapi juga menyoroti capaian konkret pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah menginjak satu tahunnya. Dan di jantung sorotan itu, berdiri tegak kerja Kementerian ATR/BPN, sebuah institusi yang dampaknya meresap hingga ke pelosok negeri melalui pengelolaan agraria yang diupayakan lebih berkeadilan.
“Kita patut bersyukur bahwa dalam satu tahun ini, pemerintahan telah memberikan kontribusi yang nyata. Di sektor kami, penataan alokasi dan distribusi tanah kini berjalan lebih berkeadilan,” demikian pernyataan Menteri Nusron yang disambut anggukan para hadirin, dari jajaran santri hingga tokoh masyarakat. Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan sebuah penegasan terhadap upaya nyata yang telah dilakukan. Satu tahun, dalam kacamata Kementerian ATR/BPN, diartikan sebagai periode transformasi yang diharapkan membawa angin segar bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan dalam pusaran kepemilikan dan pemanfaatan lahan.
Keadilan agraria, sebuah konsep yang seringkali terdengar teoritis, kini digaungkan sebagai sebuah kebijakan yang harus terwujud nyata. Penataan alokasi dan distribusi tanah, bagaimana pun, adalah fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat. Tanah bukan hanya sekadar bidang datar yang diukur dan disertifikasi, ia adalah sumber kehidupan, modal ekonomi, dan bahkan identitas budaya bagi jutaan rakyat Indonesia. Ketika alokasi dan distribusinya berjalan berkeadilan, maka potensi ekonomi masyarakat dapat terangkat, sengketa tanah yang kerap memicu konflik dapat diminimalisir, dan hak-hak masyarakat atas tanah dapat lebih terjamin.
Di Bekasi, sebuah kota yang tumbuh pesat dengan segala kompleksitasnya, penegasan Menteri Nusron seolah memberikan harapan. Harapan bagi para petani yang sejengkal demi sejengkal lahan pertaniannya terancam pembangunan, harapan bagi masyarakat perkotaan yang hak kepemilikan rumahnya masih abu-abu, dan harapan bagi para nelayan yang bergantung pada akses lahan pesisir. Cita-cita mewujudkan tanah yang berkeadilan adalah sebuah perjalanan panjang, namun dalam satu tahun pemerintahan ini, Kementerian ATR/BPN diklaim telah meletakkan batu-batu pertama yang kokoh.
Tentu saja, implementasi kebijakan ini tidak berhenti pada pernyataan di atas mimbar. Di balik layar, ada proses-proses birokrasi, reformasi sistem, hingga upaya pendampingan masyarakat yang terjalankan. Peta tanah yang semakin akurat, penyelesaian sertifikasi yang dipercepat, serta program-program redistribusi tanah yang menyasar kelompok rentan, semuanya adalah contoh nyata dari upaya mewujudkan janji keadilan agraria tersebut.
Hari Santri Nasional tahun 2025 di Bekasi ini menjadi momen refleksi yang tepat. Di tengah semangat perjuangan santri yang telah terukir dalam sejarah bangsa, kini hadir pula semangat baru dalam pengelolaan sumber daya agraria Indonesia. Semangat yang memprioritaskan keadilan, memberdayakan masyarakat, dan pada akhirnya, menumbuhkan kesejahteraan yang merata dari Sabang hingga Merauke. Satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, melalui Kementerian ATR/BPN, telah menorehkan babak baru dalam upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, dimulai dari tanah yang berkeadilan.
