Ketiadaan fasilitas sanitasi yang memadai di dapur-dapur operasional MBG dinilai menjadi ancaman serius bagi ekosistem lokal dan kesehatan masyarakat sekitar.
Desakan Standar Sanitasi dari SMSI Maros
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Maros, Harmin Thomaru, menegaskan bahwa aspek lingkungan tidak boleh dikorbankan demi mengejar target distribusi makanan. Ia mendesak pengelola MBG untuk segera melengkapi infrastruktur dapur dengan IPAL sebelum melanjutkan operasional penuh.
“IPAL sangat krusial. Kita tidak ingin program mulia ini justru menyisakan masalah baru berupa pencemaran lingkungan akibat limbah lemak, sisa makanan, dan deterjen yang tidak terkelola,” tegas Harmin.
Menurutnya, IPAL adalah syarat mutlak untuk menjamin higienitas dan mencegah penutupan paksa dapur operasional jika terbukti mencemari lingkungan.
Mengapa IPAL Menjadi “Harga Mati”?
Dalam keterangannya, ada empat alasan utama mengapa standar IPAL tidak bisa ditawar bagi program berskala besar seperti MBG:
-
Pencegahan Pencemaran: Mengolah limbah cair agar sisa organik tidak merusak kualitas tanah dan air warga.
-
Legalitas Operasional: Dapur tanpa IPAL berisiko ditutup paksa sesuai regulasi yang berlaku.
-
Higienitas Kerja: Lingkungan yang bersih mencegah risiko penyebaran penyakit dari limbah yang membusuk.
-
Penanganan Limbah Lemak: Skala memasak yang besar menghasilkan residu minyak tinggi yang dapat menyumbat saluran pembuangan umum.
Respons Tegas Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Menanggapi tekanan publik dan kondisi di lapangan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Maros telah mengambil langkah preventif yang drastis.
Kepala DLH Maros, Andi Irfan Paharuddin, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasilnya, sejumlah unit operasional terpaksa dihentikan sementara.
“Sudah kita kunjungan semua, SPPG di-suspend karena masalah IPAL. Kami sudah memberikan arahan terkait standar IPAL yang harus dipenuhi, dan saat ini kami tinggal menunggu hasil uji laboratorium terhadap air limbahnya,” jelas Andi Irfan saat dihubungi.
Harapan ke Depan
Langkah tegas DLH ini diharapkan menjadi sinyal bagi pengelola program MBG agar lebih serius dalam mengelola dampak lingkungan. Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya sukses dalam memberikan nutrisi bagi penerima manfaat, tetapi juga bertanggung jawab secara etika dan lingkungan demi keberlanjutan ekosistem di Kabupaten Maros.