Maros – Konsultasi publik merupakan salah satu tahapan Pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017.
Konsultasi publik dilaksanakan para pemangku kepentingan untuk menyempurnakan RKPD atas saran dari masyarakat dengan harapan dapat mensinergikan program dalam mewujudkan pembangunan yang optimal di masyarakat.
Konsultasi publik kali ini bertemakan “meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan wilayah dan pembangunan sumber daya manusia” dilaksanakan digedung baruga, kompleks kantor Bupati Maros.
Kegiatan ini dihadiri oleh komisi III DPRD Kabupaten Maros, sekretaris daerah Maros, ketua KNPI Maros dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Dalam sambutannya Sekretaris daerah (Sekda) Maros A. David Syamsuddin mengatakan salah satu hal yang menjadi atensi daerah saat ini adalah bagaimana mengendalikan inflasi di daerah sesuai amanat dari Presiden republik Indonesia Joko Widodo.
“Ada delapan poin penting antara lain 1. Mengendalikan inflasi, pemantauan langsung ke pasar dan pengaturan terhadap tarif, 2. Target menurunkan kemiskinan sampai 0 persen pada 2024, 3. Fokus turunkan stunting, 4. Fokus investasi agar pengurusan perizinan tidak berbulan-bulan, 5. Pastikan APBD dibelanjakan untuk produk dalam negeri, 6. Melakukan desain daerah agar memiliki diferensiasi dan maksimalisasi potensi, 7. Menjaga stabilitas politik dan keamanan jelang pemilu, 8. Jaminan kebebasan beragama,” katanya.
