Kameraliputan.com — MAROS — Pemerintah Kabupaten Maros optimis dapat melampaui target Pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2023.
Hal ini diungkapkan Bupati Maros AS Chaidir Syam usai memimpin rapat evaluasi PAD dengan OPD Selasa, 5 Desember.
Ini merujuk pada capaian PAD Maros hingga bulan November telah mencapai 96,79 persen.
“Melihat capaian hingga November yang sudah mencapai 96 persen lebih, kita optimis sampai Desember bisa mencapai 100 persen karena memang ada beberapa OPD yang sudah melampaui 100 persen capaian PAD-nya,”akunya.
Lebih lanjut kata dia, saat ini OPD yang telah mencapai 100 persen PAD-nya adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Dimana persentasenya mencapai 102 persen dari target Rp176,6 Miliar.
Selain itu juga Dinas PU yang sudah mencapai 147 persen dari target Rp400 juta.
Sedangkan yang melebihi 90 persen ada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sebesar 96 persen, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup sebesar 94 persen serta RSUD Palaloi sebesar 96 persen.
“Jadi memang ada beberapa OPD yang juga belum capai target tapi untuk keseluruhan sudah cukup baik capaian PAD-nya,”jelas mantan Ketua DPRD Maros ini.
Pihaknya pun akan melakukan evaluasi bagi OPD yang tidak capai target PAD nya.
“Kita lakukan evaluasi terhadap OPD yang tidak capai target, misalnya Dinas Pertanian yang baru 55 persen akan kita gelar rapat khusus permasalahannya penyewaan alat-alat pertanian termasuk pengelolaan wisata alam Bantimurung yang akan kita pihak ketigakan,”jelasnya.
Dia juga mengatakan kalau tahun depan semua retribusi yang sebelumnya dikelola oleh OPD akan diserahkan pengelolaannya ke Bapenda.
“Jadi ini kita lalukan agar Bapenda fokus pada peningkatan PAD dan OPD-OPD lain fokus pada pelayanan,” ungkapnya.
Dia juga menjelaskan kalau tahun ada beberapa sumber-sumber PAD yang akan dihapus sehingga akan berpengaruh pada target pendapatan. Seperti retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tahun ini menyumbang PAD Rp288 juta atau 82,53 persen dari target Rp350 juta sedangkan retribusi pengujian kendaraan bermotor menyumbang PAD 374 persen atau Rp374 juta lebih dari target Rp100 juta.
“Ini sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Disitu disebutkan salah satunya sumber PAD yang dihapus retribusi pengujian kendaraan bermotor dan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi,”tutupnya. (Gtr/Rin)