MAROS, Kameraliputan.com – Pemerintah Kabupaten Maros mengambil langkah konkret untuk merealisasikan salah satu proyek infrastruktur paling mendesak di pusat kota: pembangunan jembatan kembar yang mengarah ke Pasar Sentral. Proyek yang digadang-gadang menjadi solusi permanen kemacetan ini kini memasuki tahap krusial, yaitu proses pembebasan lahan yang diawali dengan pengukuran ulang.
Pada Senin, 6 Oktober 2025, tim gabungan dari Pemkab Maros dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan turun langsung ke lokasi. Mereka dengan teliti melakukan pengukuran ulang di lahan milik tiga warga yang terdampak proyek. Langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan respons atas permintaan pemilik lahan yang ingin memastikan akurasi luas dan batas tanah mereka sebelum proses ganti rugi dimulai.
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, yang turut memantau proses tersebut, mengungkapkan temuan menarik dari pengukuran ulang. “Ada permintaan dari pemilik lahan, dan setelah kami cek kembali bersama BBPJN, justru terjadi sedikit pengurangan luas dari data awal. Ini menunjukkan transparansi dan kehati-hatian pemerintah dalam setiap tahapannya,” jelasnya.
Dari tiga pemilik lahan, dua di antaranya telah memiliki kelengkapan administrasi, sementara satu lainnya masih dalam proses melengkapi dokumen kepemilikan. Pemerintah berkomitmen untuk mendampingi agar proses ini dapat diselesaikan secepatnya.
Menanti Tim Appraisal, Pembebasan Lahan Dikebut
Meskipun pengukuran telah dilakukan, nilai ganti rugi yang akan diterima warga belum diputuskan. Muetazim, yang juga mantan Kepala Dinas PUPR Maros, menegaskan bahwa penentuan harga akan dilakukan oleh tim appraisal independen untuk menjamin keadilan dan objektivitas.
“Harga tanah belum final karena kewenangannya ada di tim appraisal. Mereka yang akan menilai berapa nilai wajar per meternya. Setelah batas-batas lahan ini disepakati oleh semua pihak, baru penilaian resmi akan dilakukan,” terangnya.
Pemerintah menargetkan proses pembebasan lahan ini dapat tuntas dalam waktu dekat. Tujuannya jelas: agar pembangunan fisik jembatan bisa segera dimulai pada tahun depan, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Kolaborasi Pusat dan Daerah untuk Proyek Strategis
Proyek prestisius ini merupakan hasil kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan pusat. Untuk pembebasan lahan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menggelontorkan bantuan keuangan sebesar Rp8 miliar. Dana ini merupakan bagian dari total bantuan Rp10 miliar yang sebelumnya disalurkan oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, untuk mendukung proyek strategis di Maros.
“Setelah lahan bebas, pembangunan fisiknya akan menjadi tanggung jawab penuh pihak Balai Jalan (BBPJN),” tambah Muetazim.
Kehadiran jembatan kembar ini dinilai sebagai sebuah keniscayaan. Jembatan yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi menampung volume kendaraan yang terus meningkat, terutama pada jam-jam sibuk dan hari pasar. Kondisi jembatan yang sempit sering kali menjadi biang keladi antrean panjang kendaraan yang mengular di jantung kota Maros.
“Kondisi jembatan sekarang adalah titik simpul kemacetan. Nanti kalau sudah ada jembatan kembar dengan lajur yang lebih lebar, kami sangat yakin arus lalu lintas akan jauh lebih lancar, denyut ekonomi di sekitar pasar pun akan semakin hidup,” tutupnya penuh optimisme.
Dengan dimulainya tahap pengukuran lahan ini, harapan masyarakat Maros untuk melihat terurainya salah satu masalah kronis perkotaan kini selangkah lebih dekat menjadi kenyataan.