MAROS, Kameraliputan.com – Pemerintah Kabupaten Maros menunjukkan keseriusan penuh dalam menjaga denyut nadi perekonomian daerah. Bertempat di Gedung Baruga B Kantor Bupati Maros, Wakil Bupati Maros, Andi Muetazim Mansyur, S.T., M.Si., secara resmi membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Maros Tahun 2025.
Pertemuan tingkat tinggi ini merupakan forum strategis untuk memformulasikan langkah-langkah proaktif dalam menghadapi potensi gejolak harga dan tantangan perekonomian yang diprediksi akan mewarnai tahun 2025, terutama terkait ketersediaan energi dan stabilitas pangan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Andi Muetazim Mansyur menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar tugas teknis, melainkan barometer utama kesejahteraan masyarakat Maros.
“Inflasi adalah tantangan yang harus kita hadapi dengan koordinasi yang solid. HLM hari ini menjadi momentum krusial untuk mengkaji ulang keberhasilan strategi 2024 dan merumuskan peta jalan yang lebih adaptif untuk tahun 2025,” ujar Andi Muetazim.
Sinergi Tiga Pilar Ekonomi: BI dan Bulog Turut Memperkuat
Kehadiran unsur pimpinan dari lembaga-lembaga kunci nasional menandai pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, otoritas moneter, dan badan logistik pangan. Wakil Bupati didampingi langsung oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros, Pimpinan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, serta Pimpinan Perum Bulog Divisi VII Makassar.
Peran Bank Indonesia sangat vital dalam memberikan analisis makroekonomi dan proyeksi inflasi, sementara Perum Bulog menjadi garda terdepan dalam memastikan ketahanan stok dan kelancaran distribusi komoditas pangan kritikal, khususnya beras.
Diskusi dalam HLM ini difokuskan pada implementasi empat pilar utama pengendalian inflasi yang dikenal dengan konsep 4K: Ketersediaan Pasokan yang memadai, Keterjangkauan Harga bagi masyarakat, Kelancaran Distribusi antar wilayah, dan Komunikasi Efektif mengenai kebijakan harga.
Komitmen Seluruh Lini Pemerintahan dan Stakeholder
Kegiatan HLM TPID 2025 ini secara masif melibatkan seluruh elemen pengambil keputusan di Kabupaten Maros. Turut hadir dan memberikan masukan adalah Unsur Forkopimda Kabupaten Maros—yang menjamin keamanan dan kelancaran distribusi—Jajaran Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, hingga seluruh Camat se-Kabupaten Maros.
Keterlibatan Camat sangat ditekankan mengingat mereka adalah ujung tombak yang paling mengetahui kondisi riil fluktuasi harga di tingkat pasar dan sentra produksi pertanian.
“Pengendalian inflasi adalah kerja kolektif dari hulu ke hilir. Seluruh Camat harus aktif memonitor harga di pasar-pasar tradisional dan memastikan tidak ada penimbunan atau praktik spekulasi yang merugikan masyarakat menjelang tahun 2025,” tegas Wakil Bupati Maros.
Sebagai penutup, Wakil Bupati Maros berharap hasil dari HLM ini akan menghasilkan rekomendasi strategis yang aplikatif, memastikan bahwa Kabupaten Maros mampu menjaga stabilitas perekonomian, melindungi daya beli masyarakat, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di sepanjang tahun 2025. TPID Maros berkomitmen untuk tetap waspada dan responsif terhadap setiap perubahan dinamika ekonomi, baik regional maupun global.
