MAROS, Kameraliputan.com – pagi yang cerah di Kabupaten Maros menjadi penanda langkah strategis dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban wilayah. Bertempat di Ruang Rapat Bupati, Wakil Bupati Maros, Andi Muetazim Mansyur, S.T., M.Si., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) krusial terkait Orientasi Gabungan Pengawasan Orang Asing. Kegiatan ini mempertemukan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maros serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, menegaskan komitmen daerah dalam merespon dinamika global.
Dalam suasana yang penuh keseriusan namun kolaboratif, Wakil Bupati Andi Muetazim Mansyur membuka rapat dengan menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam pengawasan orang asing. “Kabupaten Maros memiliki potensi strategis yang besar, mulai dari keberadaan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, jalur logistik yang vital, hingga potensi pariwisata dan investasi. Kehadiran orang asing di wilayah kita adalah keniscayaan dan bisa menjadi pendorong ekonomi, namun harus berjalan sesuai koridor hukum dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat Maros,” tegasnya.
Arah Kebijakan Proaktif dan Integratif
Dalam arahannya, Wabup Andi Muetazim menyoroti beberapa poin penting. Pertama, ia menekankan perlunya pendekatan proaktif dan bukan hanya reaktif. “Pengawasan bukan hanya tentang menunggu laporan pelanggaran, tetapi bagaimana kita bisa melakukan deteksi dini, pencegahan, dan memastikan setiap orang asing yang masuk dan beraktivitas di Maros memiliki tujuan yang jelas dan legal,” ujarnya. Ini mencakup pemantauan izin tinggal, izin kerja, hingga potensi kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan nasional.
Kedua, beliau meminta agar data dan informasi terkait orang asing dapat terintegrasi antarinstansi. “Kita harus memiliki satu data yang akurat dan terbarui secara berkala. Imigrasi, Kepolisian, TNI, Kesbangpol, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, semua harus terhubung. Pertukaran informasi adalah kunci untuk membangun sistem pengawasan yang komprehensif dan efektif,” lanjutnya.
Ketiga, Wabup menginstruksikan agar seluruh pihak memanfaatkan teknologi dalam upaya pengawasan. “Era digital menuntut kita untuk berinovasi. Penggunaan aplikasi, database terpusat, atau sistem pelaporan online bisa sangat membantu dalam memonitor pergerakan dan aktivitas orang asing secara efisien,” saran Andi Muetazim, seraya menambahkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar menjadi bagian dari mata dan telinga pemerintah di tingkat paling bawah.
Sinergi Forkopimda dan OPD Terkait
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis bagi seluruh unsur Forkopimda—yang meliputi perwakilan dari Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan Imigrasi—serta Kepala OPD terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pariwisata, Kesbangpol, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah-langkah konkret. Setiap instansi diharapkan dapat mengidentifikasi peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam kerangka pengawasan gabungan ini, mulai dari aspek keamanan, ketenagakerjaan, pariwisata, hingga administrasi kependudukan.
Pada akhirnya, Orientasi Gabungan Pengawasan Orang Asing ini diharapkan tidak hanya memperketat pengawasan, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pariwisata yang legal dan bermanfaat. Kabupaten Maros ingin memastikan bahwa setiap individu yang berada di wilayahnya, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah, dalam bingkai hukum dan nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi.
Dengan visi dan arahan yang jelas dari Wakil Bupati Andi Muetazim Mansyur, Kabupaten Maros kini memiliki pijakan yang lebih kuat untuk mengelola kehadiran orang asing secara strategis, demi terwujudnya Maros yang aman, tertib, dan berdaulat di tengah dinamika global.